|
|||||
| Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK | 2019-01-22 06:20:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Mantan Direktur Utama PT Antam Ditetapkan Sebagai Tersangka | 2019-01-09 06:13:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan direktur utama PT Antam berinisial AL dan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources BM sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. |
||||
| Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan | 2018-12-22 16:44:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Nasir meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dengan teliti memperhatikan kondisi lingkungan pasca tambang. Jangan sampai setelah nantinya aktivitas tambang tidak ada lagi, lahan tersebut rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali o ...Berita Selengkapnya |
||||
| Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal | 2018-12-12 22:33:13 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang berjumlah sekitar 10 personil yang dipimpin Asisten Bidang Intelijen (Asbin) Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di rumah/toko Samarinda Musik yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 17 B RT. 13 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota ...Berita Selengkapnya |
||||
| Diduga Belum Kantongi Izin, Bareskrim Datangi Lokasi Pertambangan PT Geo Dipa Energi | 2018-12-05 17:06:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dugaan adanya kegiatan pertambangan yang disinyalir belum mengantongi dokumen resmi soal perizinan yang dilaporkan PT Bumi Gas Energi (BGE), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerjunkan tim penyidik ke lokasi pertambangan panas bumi di daerah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut | 2018-10-08 14:49:12 | |||||
 |
KOLAKA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kew ...Berita Selengkapnya |
||||
| Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum | 2018-09-12 06:01:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas masalah pengendalian illegal mining dan tindak lanjutnya, termasuk illegal mining di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. |
||||
| Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup | 2018-07-31 23:53:47 | |||||
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Aktivitas pertambangan ilegal apalagi yang lokasinya berdekatan dengan objek wisata, harus segera ditutup. Inilah potret yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertambangan ilegal tidak saja merusak lingkungan, tapi juga merusak kawasan wisata yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi NTB. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta | 2018-07-25 08:15:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum Lutfi Setiawan, SH, MH, dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law yang ditunjuk pihak PT Putra Garuda Mas Raya (PGMR) menilai bahwa, pernyataan Lukas yang diberitakan pada sejumlah media online, merupakan informasi yang mengada-ada dan cenderung menyesatkan, sehingga terkesan ada upaya memutar balikkan fak ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta | 2018-07-24 06:23:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Kuasa Direksi PT Avetama Bakti Mandiri (ABM), dr Lukas Budi Andrianto dianggap terlalu mengada-ada, dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal itu dikemukakan Lutfi Setiawan, SH, MH., dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law, menanggapi pernyataan Lukas yang beredar di berbagai media massa ten ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
