JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta elite politik untuk segera menghentikan wacana penundaan Pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024.

Baginya, wacana penundaan Pemilu tidak tepat disampaikan oleh partai politik sebagai penjaga utama demokrasi dan konstitusi (the guardian of democracy and constitution).

...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Dihadapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, DR. H. M. Hidyat Nur Wahid, MA memuji keteladanan para tokoh bangsa, khususnya yang berasal dari Gorontalo. Ada sejumlah tokoh Gorontalo, menurut Hidayat Nur Wahid yang harus senantiasa diingat, dan diteladani ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Belum selesai kelangkaan minyak goreng, saat ini di beberapa daerah sejumlah bahan pangan juga mulai langka seperti telur, bawang, dan pangan lain.

Tak pelak, kondisi ini membuat masyarakat resah dan panik. Ditambah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dimana biasanya harga kebutuhan pokok naik.

"Pemerint ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

JOKOWI MENOLAK amandemen UUD 45. Ini artinya, presiden menolak aturan pemilu diubah. Dengan begitu, pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Setiap Presiden hanya berhak menjadi Presiden dua periode, tidak lebih.

Megawati, ketum PDIP, atasan Jokowi di partai, juga dengan tegas menolak pemilu ditunda. Megawati bila ...Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D


SIKAP PRESIDEN yang Cenderung Membiarkan Pembatalan Pemilu 2024 dapat dikenakan Delik Pengkhianatan terhadap Negara dan Karenanya dapat Berimplikasi Pemberhentian di Tengah Masa Jabatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Presiden Jokowi Yang Terhormat,

Ba'da shubuh pagi ini, sambil menyimak "Kaj ...Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

PRESIDEN JOKOWI hari ini memberikan tanggapan atas wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada habisnya masa jabatan penyelenggara negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Presiden menegaskan bahwa semua orang, wajib taat dan patuh pada konstitusi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengemuka belakangan segera diakhiri.

"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri," kata Sekertaris Umum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah fraksi di DPR berpandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperpendek durasi masa kampanye Pemilu 2024, sebagaimana dirilis baru-baru ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai bahwa yang terpenting adalah bagaimana supaya durasi masa kampanye pada Pemilu 2024 bisa dilaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara pilkada dihelat 27 November 2024. Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman memberi catatan kepada penyelenggara Pemilu aga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Anggota DPD RI, dilaksanakan pada hari Rab ...Berita Selengkapnya