JAKARTA, Berita HUKUM - Partai berlambang Islam sekali bermasalah, maka masyarakat akan menghujamnya. Beda dengan partai nasionalis, jika partai golongan ini tersandung korupsi, mungkin sebagian masyarakat masih memakluminya. Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa PKS yang memiliki dimensi keagamaan yang berakhir pada keyakinan akhi ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Coretan 'SAPI' di papan nama DPC PKS Kecamatan Genuk Semarang dianggap menghina PKS. Sejumlah kader pun sudah mulai memperlihatkan emosinya.

Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan, sejumlah kader sudah mulai terpancing emosinya meski baru melalui SMS. Ia menilai hal itu wajar karena perbuatan tidak bertanggung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Dewan Syuro DPP PKS mengangkat Muhammad Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru, melalui musyawarah di Lembang Bandung, dan dilanjutkan di kantor DPP PKS Jakarta, Jumat (1/2).

Anis Matta mengucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada Dewan Majelis Syuro, yang sangat cepat mengatasi surat pengunduran diri P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ditetapkannya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru, yaitu Anis Matta membuat sejumlah tantangan dan tugas yang berat menanti dirinya. Sebab, ia akan dibebani dengan tugas-tugas yang harus diselesaikannya, terutama mengembalikan kepercayaan publik terhadap PKS yang pudar.

Wakil Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan akuntabilitas pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 yang ditandatanganinya 14 Desember lalu, memerintahkan Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang dipimpin oleh Gubernur Nangr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2012 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/12). Dari pantauan Wartawan BeritaHUKUM.com dalam acara puncak tersebut hadir para tokoh Indonesia memenuhi undangan Partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini.

Diantara para undanga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak seharusnya Kedutaan Besar AS di Indonesia ditutup. Menurut Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid penutupan itu dapat menimbulkan spekulasi bahwa Jakarta tidak aman.

"Mestinya AS sebagai negara adi daya yang terbiasa dengan demonstrasi ya tidak perlu menjadi ketakutan", kat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Golkar )FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memastikan diri untuk tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, FPKS memastikannya dengan menggelar rapat pleno fraksi untuk melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh anggotanya satu su ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Parta Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menggeser Fahri Hamzah dari Komisi III ke Komisi VI sekaligus anggota Badan Kehormatan (BK) DPR. Ia pun secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Penggeseran Fahri ini disampaikan Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Sela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hilangnya satu kursi menteri terkait reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berang. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencopot Menristek Suharna Surapranata, dianggap partai itu telah melanggar kontrak koalisi.

Atas dasar ini, kemungkinan besar PKS segera k ...Berita Selengkapnya