Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Ormas
 
Perppu Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru | 2017-07-13 09:22:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI b
...

Bakornas GMDM Gelar Syukuran HUT ke-9 | 2017-07-03 08:22:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati (Bakornas GMDM) menggelar syukuran Hari Jadinya Ke-9 di Sekretariat DPP Bakornaa GMDM Jl. Malaka Merah III Blok D, Pondok Kopi, Jakarta Timur pada, Minggu (2/7).

Ketua Umum Bakornas GMDM Jefri Tambayong, mengatakan Selama 9 tahun berkarya untuk bangsa dan negara da
...

DPD RI Minta Presiden Jokowi Cabut PP 58 Th 2016 Soal Izin WNA Mendirikan Ormas | 2016-12-16 16:44:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penerbitan PP 58 Tahun 2016, tentang perizinan pendirian Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh Warga Negara Asing (WNA), memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan seharusnya tugas pemerin
...

OMAN: Menciptakan Kehidupan Bermasyarakat yang Lebih Baik | 2016-07-31 09:47:51

TANGERANG SELATAN, Berita HUKUM - Telah dilangsungkan pertemuan silahturahmi kepengurusan pusat Organisasi Mantan Narapidana (OMAN) di sebuah rumah makan Bukit Pelayangan BUPE Resto, bilangan kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada, Sabtu (30/7).

Organisasi kemasyarakatan OMAN yang telah terbentuk ini berdirinya dimulai semenjak tanggal 23 Juli
...

Ketua DPR dan PIM Bahas Kemajuan Bangsa dan Pentingnya Literasi | 2016-05-21 13:58:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik kedatangan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Gedung DPR, Jumat (20/5). Dalam pertemuan tersebut organisasi yang dipimpin oleh Din Syamsuddin ini, menyampaikan kepada Ketua DPR tentang basis pergerakan dan program aksi unggulan PIM.

Akom, begitu Ketua DPR biasa dis
...

Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik | 2016-03-30 09:28:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Senin (28/3). Agenda sidang perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016 tersebut adalah mendengar keterangan pemerintah dan DPR.

Mewakili Pemerintah, Staf Ahli Menteri Bidang Ekon
...

PETA: Negara Harus Menjalankan Amanat UUD 1945 Pasal 1, 2 dan 3 | 2016-03-13 15:38:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Saleh sebagai pensiunan berpangkat Mayor TNI (Purn) yang dikenal dengan sang Mayor Revolusioner selaku Panglima Besar ormas Pembela Tanah Air (PETA) menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia semestinya mengelola kekayaan alam bangsa sendiri yang diharapkan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 pasa ...

48 Angka Kematian Ibu Perhari, KIBAR: Tekan Angka Kematian Ibu ! | 2016-03-08 20:14:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Bersama Rakyat (DPP KIBAR) Departemen Perempuan Sosial dan Peningkatan SDM dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 8 Maret, menggelar diskusi publik terbuka dengan tema, "Sayangi Ibu. Selamatkan Ibu : Tekan Angka Kematian Ibu !" bertempat di sekretari ...

Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP | 2016-02-23 20:19:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dinyatakan bersifat rahasia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dinilai merugikan pekerja. Pasalnya, ketentuan tersebut membuat nota pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pihak pengusaha.

Hal tersebut yang mendorong empat orang pekerja yang
...

GPHRS Siap Tumbuhkan Semangat Kemandirian Jiwa kewirausahaan | 2016-02-11 16:20:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Prabu Irawan sebagai presidium dari Gerakan Pemuda Suara Hati Rakyat (GPSHR) menerangkan visi dan misi yang diterapkan, agar mampu menumbuhkan semangat kemandirian jiwa kewirausaha yang mapan, terlebih pada anggotanya untuk dapat menjadi panutan tauladan bagi masyarakat luas.

"I
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]