|
|||||
| ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku | 2020-10-24 07:04:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bukan tak mampu menangkap buronan Harun Masiku sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Firli Bahuri Cs memang dinilai tidak mau menangkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak awal. |
||||
| Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah | 2020-10-04 07:53:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai KPK pada periode ini berhasil secara tuntas dimutilasi pelbagai kewenangannya oleh pemerintah selepas Undang-undang KPK direvisi. |
||||
| Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum | 2020-09-25 04:32:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai izin Dewan Pengawas dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinilai akan melemahkan proses penegakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan oleh Penyidik KP ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Perdana kepada 3 Orang Terperiksa | 2020-08-21 06:33:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang etik pekan depan. Rangkaian sidang etik ini perdana dilakukan sejak Dewan Pengawas KPK dilantik pada 20 Desember 2019. |
||||
| HUT RI ke-75, KPK: Indonesia Maju, Bebas dari Korupsi | 2020-08-18 18:42:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan komitmen memberantas korupsi demi mewujudkan Indonesia Maju. |
||||
| Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK! | 2020-08-13 11:04:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Presiden Joko Widodo patut disayangkan. Pasalnya, PP tersebut bakal menggerus independensi KPK. |
||||
| KSAD dan Ketua KPK Tanda Tangani Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara | 2020-07-28 10:19:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Komjen Pol Firli Bahuri, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Rampasan Negara dari KPK RI kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dalam hal ini TNI Angkatan Darat, bertempat di Lantai Dasar Ge ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Serahkan Aset Senilai Rp36 Miliar Ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 2020-07-17 05:59:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan aset berupa dua bidang tanah senilai Rp36,9 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Proses serah terima dua aset ini diselenggarakan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. |
||||
| KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT | 2020-07-10 14:46:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. |
||||
| Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK | 2020-07-04 06:34:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akhirnya menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya Encek UR Firgasih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) keduanya di Jakarta pada, Kamis (2/ ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
