Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Jokowi
 
Kekacauan Negara Di Era Jokowi | 2020-09-21 22:04:34

Oleh: H. Tony Rosyid

NEGARA JADI kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Gak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang - orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan untuk melindungi kepenting
...

Ketua Muhammadiyah Sorot Politik Dinasti Jokowi, Kutip Hadis Soal Kehancuran | 2020-09-10 15:09:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut demokrasi di Indonesia kian sakit. Kondisi sakit itu, kata Busyro, diperparah oleh politik dinasti yang malah dipelopori elite Istana.

"Demokrasi kita bukan hanya sedang sakit, tetapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa. Nah, i
...

Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri! | 2020-08-15 07:45:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Optimisme yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemik Covid-19 diapresiasi Fraksi PKS DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 - 5,5 persen.

"Mudah-mudahan optimisme itu didukung oleh realitas kinerja pemerinta
...

Ma'ruf Amin TKO atau Akan Meng-KO Jokowi? | 2020-08-11 12:12:37

Oleh: H. Tony Rosyid

TENTU ADA pihak yang ingin Ma'ruf Amin mundur. Sebab, posisi wapres saat ini sangat strategis. Terutama untuk persiapan pilpres 2024. Siapapun yang jadi wapres, ada kans untuk maju di pilpres 2024.

Kans Ma'ruf Amin untuk maju jadi capres 2024 sangat kecil. Pertama, karena faktor usia. Ini jadi unsur utama. Kedua, gak puny
...

Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019 | 2020-07-27 12:17:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjend DPP BGD (Barisan Kader Gus Dur) Pasangharo Rajagukguk angkat bicara terkait polemik rebutan jabatan komisaris dan jabatan lainnya di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf'Amin.

Pasangharo menilai Presiden Jokowi memang tidak adil dalam memberikan reward kepada para relawan di pilpres 2019 lalu.

"Padahal untuk putri Gus Du
...

Permainan Akhir Jokowi: Blunder dan Zugzwang | 2020-07-24 10:56:54

Oleh: Gde Siriana Yusuf

SEPERTI DALAM permainan catur, politik Jokowi sudah melewati permainan pembukan dan permainan tengah. Kini memasuki permainan akhir. Dalam permainan catur dikenal istilah "blunder" dan "zugzwang". Blunder apabila pemain melakukan kesalahan fatal sehingga merugikan posisinya. Zugzwang jika pemain tidak memiliki pilihan lan
...

Tanpa Intervensi Jokowi, Gibran Sulit Menang | 2020-07-22 07:54:49

Oleh: H. Tony Rosyid

SUDAH JADI pola kekuasaan, selalu intervensi dalam proses politik. Mulai Mega, SBY hingga Jokowi. Terutama pencalonannya di periode kedua. Bukan rahasia umum lagi.

Bagaimana jika putra mahkota yang jadi calon? Apakah sang bapak akan intervensi?

Pertanyaan ini muncul sebagai respon terhadap ramainya pendapat publik terk
...

Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan | 2020-07-21 11:16:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pelanggaran etika.

Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihka
...

Jangan-jangan Jokowi akan Sulap Istana Jadi Markas Pemenangan Gibran? | 2020-07-21 10:55:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Masie ikut sumbang pendapat terhadap turut campurnya Presiden Joko Widodo terhadap pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Solo.

Menurut Jerry, dengan dipanggilnya petahana Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo ke Istana oleh Jokowi, hal itu sangat
...

Pemerintah Bubarkan Tim Kerja, Badan dan Komite | 2020-07-21 07:38:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan keputusan presiden (keppres), dengan jumlah keseluruhan ada 18 lembaga.

Hal tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemu
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]