JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dengan tetap melibatkan pemerintah daerah Papua. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Perwakilan SKK Mig ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun Smelternya diluar Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

"Menyangkut smelter, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Freeport sudah banyak melakukan kerusakan lingkungan di Papua. Biota laut rusak dan laut mengalami pendangkalan akibat limbah produksi tambang dibuang ke lautan. Komisi IV ingin mengeluarkan rekomendasi agar izin Freeport tak perlu diperpanjang.

Demikian penegasan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo kepada pers sebel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Freeport McMoRan Inc harus konsisten dan tetap mengikuti aturan, karena telah disetujui 5 tahun yang lalu dan sudah disepati untuk membangun smelter, tempat dimana tambang itu ada, tempat dimana kekayaan alam itu diambil dan disanapun juga harus diprosesnya. Tambang Freeport Indonesia juga tambang yang paling menguntungkan d ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah berjalan 5 tahun, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari PT. Freeport Indonesia untuk membangun smelter sebagai salah satu dari 6 point yang harus dipatuhi dalam UU Minerba tersebut.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyatakan tetap mewajibkan Freeport mendivestasi sahamnya minimal 30% meskipun perusahaan ini belum menyatakan kesepakatan atas kewajiban tersebut. Alasannya, negara harus diuntungkan dari usaha pertambangan.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan negara harus mendapat keuntungan terbesar dari usaha p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membantah adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PT FI) yang akan berakhir tahun 2021 menjadi hingga di 2041 mendatang. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, prospek renegosiasi kontrak karya dengan Freeport masih berjalan.

“Freeport harus mau membangun smelter dulu. Ini tidak ada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Raker Tim Pemantau DPR untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua meminta agar PT. Freeport Indonesia memberi bagian sahamnya untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Ini merupakan bagian dari semangat mensejahterakan rakyat Papua yang digaungkan DPR lewat pelaksanaan Otsus Papua.

Dalam raker yang dihadiri pemerintah pusat dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) mengungkap, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia dikabarkan menentang keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014 yang mengenakan Bea Keluar atas Produk Mineral.

Peraturan ini sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah memberikan izin produksi wilayah tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) yang open pit, mulai hari Selasa (9/7), Pemerintah kembali memberikan ini produksi kepada PT FI untuk wilayah kerja tambang bawah tanah (underground). Pemberian izin ini diberikan setelah mengevaluasi dan mempelajari hasil dari Tim Investigasi unt ...Berita Selengkapnya