JAKARTA, Berita HUKUM - Partai politik yang sudah 10 tahun mengenal kebijakan afirmasi masih tidak menganggap dengan sungguh - sungguh pentingnya keterwakilan perempuan dan selama ini hanya sekedar komoditas politik belaka. Keterwakilan perempuan di legislatif 18% di DPR, 16% di DPRD Provinsi dan 10% di DPRD Kabupaten / Kota. Artinya, laki - laki 8 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kampanye antirokok tidak berimbang dengan kemarakan kampanye antipolusi udara. Rokok semestinya bukan dianggap faktor utama penyebab gangguan kesehatan. Polusi di Jakarta lebih banyak berpengaruh terhadap gangguan kesehatan masyarakat. Demikian paparan salah satu pembicara dalam diskusi “Perempuan Bicara Kretek”.

...Berita Selengkapnya

KANADA, Berita HUKUM - Dahulu boleh saja perempuan yang mahir dalam urusan dapur atau mahir dalam urusan penampilan jadi idaman setiap laki - laki. Ternyata, kini telah berubah. Pasalnya, laki - laki modern lebih mengidolakan perempuan cerdas ketimbang perempuan yang mahir dalam urusan dapur maupun perempuan yang mahir dalam urusan penampilan.

H ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan teguran kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Teguran ini diminta Komnas Perempuan karena pihaknya menilai ketiga institusi inil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sepanjang 2011 lalu. Jumlah kasus kekerasan yang ditangani lembaga pengada layanan yang berada di 33 provinsi, mencapai 119.107 kasus.

Hal dapat dlihat dengan dibandingkan tahun 2010 lalu, yang mencapai 105.103 kasus. ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Maraknya kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam angkutan kota (angkot) di sejumlah kota di Indonesia, mendapat kritis keras dari aktivis hak-hak kaum tersebut. Hal itu memperlihatkan bukti bahwa negara telah gagal memberikan rasa aman dan melindungi perempuan.

“Kaum perempuan perempuan ten ...Berita Selengkapnya

MOJOKERTO (BeritaHUKUM.com)- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Mojokerto memenuhi hak perempuan korban perkosaan atas pendidikan. Kebijakan ini adalah bentuk konkret negara untuk pemenuhan kewajiban konstitusionalnya terhadap hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

“Biasa ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Meski menyandang sebagai predikat 'kota santri', tingkat angka kekerasan di Kabupaten Jombang selama tahun 2011 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Woman Crisis Centre (WCC) Jombang, Jawa Timur, tercatat ada 81 kasus kekerasan.

Demikian dikatakan Direktur Woman Crisis Centre (WCC) Jombang, Palupi Pusporini kepad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono menghadiri acara Peringatan ke-83 Hari Ibu, di Rafflesia Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (22/12). Dalam peringatan tahun ini mengambil tema 'Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Bangsa'.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Selatan menempati posisi kedua terbanyak di Jakarta. Untuk itu, Pemkot Jakarta Selatan dituntut segera memperbaiki kualitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di wilayah tersebut.

Dengan upaya itu, nantinya diharapkan kas ...Berita Selengkapnya