JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per hari ini adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan Pemilu.

Hal itu disampaikan Puan saat memberi kata sambutan dalam Peluncuran Tahapan Pemil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI dipimpin langsung Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Sejumlah hal pun disoroti, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu. DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pun telah m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, pada Senin (30/5) pagi mendatangi Istana Merdeka, Jakarta untuk beraudiensi dengan Presiden RI Joko Wi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di Yogyakarta, pun dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, seolah ingin mengirim pesan kepada masyarakat tentang persatuan.

Hal itu dikatakan peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, ketika berbincang dengan Kan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak adalah Rabu, 14 Februari 2024.

"Dan hari pemu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tentang wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Dikatakannya, silatnas itu mendapat sorotan dari masyarakat luas, lan ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

CUKUP DUA periode. Masing-masing lima tahun. Gak boleh lebih. Ini perintah konstitusi. Lihat UUD 1945 pasal 22E. Intinya, jabatan Presiden itu lima tahun, dan hanya boleh dipilih sekali lagi untuk lima tahun berikutnya. Bukan enam, tujuh atau delapan tahun. Itu melanggar konstitusi.

Tapi, jangan juga dikurangi. Lima ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengaku heran dengan adanya pihak-pihak yang ingin menghalalkan segala cara agar penundaan Pemilu 2024 dapat terlaksana.

Keheranan itu disampaikan oleh Muslim menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menanggapi isu terkait barter jabatan menggantikan Maruf Amin sebagai ...Berita Selengkapnya