Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Buruh
 
Said Iqbal: 'Pernyataan Menaker Ini Provokatif Menabrak UU' | 2016-10-26 09:35:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Organisasi terbesar buruh di Indonesia merespon pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia, Hanif Dakhiri yang menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan upah minimun tahun 2017 sebesar 8,25%.

Sebagaimana Hanif Dakhiri,
...

Said Iqbal: Presiden Jokowi Telah Gagal Mensejahterakan Buruh dan Rakyat Kecil | 2016-10-19 21:46:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Genap sudah dua (2) tahun pemerintahan Jokowi - JK berselang, sejauh ini tidak banyak perubahan nasib dirasa oleh para buruh dan rakyat kecil, karena itulah kaum buruh yang diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan pada, Rabu (19/10) kalau Presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan buruh dan raky ...

Buruh GBJ Demo di Depan Disnakertrans Tuntut UMP dan Cabut PP 78 Th 2015 | 2016-10-19 16:12:43

JAKARTA - Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) pada Rabu (19/10) siang, menggeruduk dan melangsungkan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Jl. Prapatan, yang lokasinya di area sekitar monumen Tugu Tani di Jakarta Pusat guna menuntut penetapan Upah Min ...

Gerakan Buruh Jakarta: Gubernur DKI Menabrak UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan | 2016-10-19 08:57:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) merasa heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap menetapkan Upah Minimum Provinsi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yakni tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Karena itulah dianggap, kalau sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13
...

Demo Aksi GBJ Menuntut Gubernur DKI Menetapkan UMP 2017 Berdasarkan KHL | 2016-10-14 08:46:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Upah Minimum tanpa ada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ribuan massa Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menetapkan Upah Minimu ...

Ribuan Buruh Demo di MK, Istana, Balai Kota dan KPK | 2016-09-30 06:08:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo buruh besar-besaran dengan ribuan massa dari berbagai organisasi buruh di Jabodetabek melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/8). Ribuan buruh bergerak sambil berorasi menuju Istana Negara dari area Patung Kuda, Kawasan Monas Jakarta.

Sebelumnya pada pukul
...

Besok, Polda Metro Jaya Himbau Hindari Lokasi Aksi Demo Buruh | 2016-09-28 21:58:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya mengimbau para pengendara agar menghindari jalur yang menjadi lokasi aksi demo buruh, karena diprediksi akan terjadi kepadatan lalu lintas pada Kamis 29 September 2016 besok.

"Agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas hindari ruas jalan yang menjadi lokasi demo buruh," kata Kepala Subdirektorat Pembin
...

ASPEK Indonesia Serukan Penolakan Otomasisasi Gardu TOL | 2016-09-28 04:23:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Mirah Sumirat, SE selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai sangat ironis dengan kenyataan rencana program otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia oleh Pemerintah, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol terkena imbas ter-PHK.

Menurut Presiden ASPEK Indonesia bahwa, "Pemerinta
...

KSPI: Aneh, Kenapa Pengusaha Diberikan Kelonggaran dan Pengampunan Pajak? | 2016-09-23 05:47:39

JAKARTA, BERITA HUKUM - Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan anggota DPR RI yang mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty (TA) 'brengsek', soalnya bagi kaum buruh yang saat ini berpegang teguh melakukan penolakan dan mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi merasa kalau Undang-undang tersebut hanya men ...

KSPI Siap Aksi di 20 Provinsi Menuntut Cabut UU Tax Amnesty dan PP No 78/2015 | 2016-09-21 00:51:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan siap menggelar aksi unjuk rasa skala nasional di 20 provinsi dan mencakup 150 kabupaten/kota secara serempak pada Kamis tanggal 29 September 2016 mendatang.

"Kami kaum buruh akan unjuk rasa berjumlah ratusan ribu dalam skala nasional," ungka
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]