Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Toleransi Beragama
 
Wakil Ketua MPR: Toleransi Itu Saling Menghormati dan Menghargai | 2016-12-24 10:42:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika ditanya wartawan mengenai Fatwa MUI tentang larangan bagi ummat Islam untuk mengenakan atribut natal, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan MUI. "Tugas MUI untuk menyampaikan fatwa itu," ujarnya, Rabu (21/12).

Menurut Hidayat Nur Wahid, fatwa itu untuk meningkatkan
...

ACTA Catat Ada 4 Kejanggalan pada Sidang Pengadilan Ahok | 2016-12-16 19:48:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan menyampaikan Surat Protes kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Dwiarso Budi Samtiarto terkait perlakuan istimewa terhadap terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam sidang kasus penodaan agama.

"Hari ini Jum'at 16 Desember 2016 jam 13.3
...

Ahok Terdakwa Penista Agama, HNW: Ikhlaskan Saja Ahok Ditahan | 2016-12-15 16:36:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, diikhlaskan saja untuk ditahan. Berlanjutnya proses hukum yang melibatkan Ahok ini akan jadi sarana pembuktian hukum di Indonesia masih berjalan dan hukum harus tegak atas siapa pun.

Wakil Ketua MPR Hidayat N
...

PB HMI: Hukum Harus Ditegakan, Tidak Peduli Ahok Pake Nangis | 2016-12-15 15:34:26

JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) dan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan acara Dialog Nasional Penegakkan Hukum dengan tema "Proses Hukum Berjalan Keadilan Harus Ditegakkan" di ruang Birawa hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Ketua Umum PB HMI (Pengurus Besar Him
...

Suasana Diluar Saat Sidang Perdana Ahok Tersangka Penista Agama | 2016-12-13 11:35:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak ada satupun tersangka penista agama yang bebas berkeluyuran. Penista agama harus ditangkap dan penjarakan Ahok. Begitulah pesan sejumlah orator dalam orasinya ditengah aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, para orator ini meminta aparat penegak hukum agar segera memproses hukum tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ir. Ba ...

Akhirnya Ahok Tersangka Penistaan Agama akan Disidang di PN Jakarta Pusat | 2016-12-12 18:21:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang sidang perdana perkara pidana dugaan penistaan agama Islam dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang akan digelar besok Selasa. Puluhan aparat Polisi terlihat pada Senin (12/12) tengah berjaga-jaga di depan gedung bekas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada N ...

Di Hadapan Jaksa Agung, Anggota PAN Serukan Ahok Segera Ditahan | 2016-12-08 13:26:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muslim Ayub berharap aparat penegak hukum menahan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena sudah dijadikan tersangka dan sebentar lagi terdakwa kasus pidana dugaan penistaan agama Islam. Kasus ?tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jak ...

Komisi III Desak Jaksa Agung Menjaga Independensi dan Integritas | 2016-12-07 10:49:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Selasa (6/12), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond J Mahesa bersama dengan jajaran Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan arahan kepada lembaga Adhyaksa ini agar menjalankan tugas secara mandiri dan tidak tergantung. Saran tersebut bertujuan supaya meningkatkan profesionalitas dan akuntabilita ...

Menakar JPU dari Jakgung pada Kasus Ahok | 2016-12-07 09:52:18

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman

DALAM SISTIM peradilan pidana (crime justice systems), kedudukan Jaksa Agung (Jakgung) adalah penuntut umum. Jakgung adalah 'ghost' terhadap eksistensi JPU (Jaksa Penuntut Umum). Dan Jaksa Agung wajib menggunakan haknya dalam KUHAP (pasal 183, 184, 185, 186) untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ghost adalah ota
...

Wah, Fasilitasi Rencana Aksi 412, Pemerintah Dinilai Tak Adil | 2016-12-03 19:04:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah, Partai Politk serta instansi lainnya akan menggelar parade Aksi Kita Indonesia pada Minggu, 4 Desember 2016. Aksi tersebut dituding sangat didukung oleh Pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat agar mengikuti parade tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai sikap pemerintah tidak adil yang t
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]