|
|||||
| Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas | 2024-11-05 23:44:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) Fatiatulo Lazira, mengecam pernyataan perusahaan asuransi PT GEGII (Great Eastern General Insurance Indonesia) yang menuduh kliennya sembunyikan fakta material dalam proses penutupan asuransi. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. |
||||
| Bawaslu Sebut Ada 195 Kasus Dugaan Tidak Netral Kepala Desa sejak Pilkada 2024 Dimulai | 2024-10-28 23:40:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat ada 195 kasus pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jumlah kasus dugaan kades tidak netral itu tersebar di 25 provinsi dan terhitung sejak mulai Pilkada hingga 28 Oktober 2024. |
||||
| Vonis Bebas Ronald Tannur, 3 Hakim PN Surabaya dan Pengacara Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap | 2024-10-24 01:19:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 3 (tiga) oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan satu oknum pengacara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap atau gratifikasi usai Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan, penangkapan dan pemeriksaan, pada Rabu 23 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Keluhkan Pendirian PMA, Investor Asing Ajukan Gugatan ke PN Jaksel | 2024-10-23 16:44:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keluhan kurang baiknya proses dan prosedur pengurusan pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia kembali mencuat. Kali ini datang dari Narek Agadzhanian seorang investor asal Armenia yang berdomisili di Singapura. |
||||
| Korban Penipuan Investasi Lapor Polisi, Begini Kronologis Dana Anggota Komunitas Anti Riba hingga Rp 12 Miliar Diduga Ditilep | 2024-10-20 16:44:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komunitas Anti Riba, Bunga Sahara didampingi Kuasa Hukumnya, Muhammad Irfan, melaporkan kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi ke Polisi, pada Kamis (17/10). |
||||
| KPK "Kejar" Kaesang Pangarep soal Dugaan Gratifikasi 'Jet Pribadi' | 2024-09-04 20:00:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan mengusut tuntas dugaan aliran gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang diduga melibatkan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua KPK RI Nawawi Pomolango seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kuasa Hukum: Iwan Chandra Pemilik Resmi Surat Tanah 771 Persil 109 di Roa Malaka Tambora ! | 2024-08-19 20:09:21 | |||||
 |
JAKARTA, BeritaHUKUM - Terkait polemik kepemilikan bidang tanah dan bangunan Jalan Pasar Pagi Nomor 109 Roa Malaka Jakarta Barat, Iwan Chandra Sinyem pemilik sah bidang tanah dan bangunan tersebut bersama Kuasa Hukumnya Irfan Fadhly Lubis, SH membantah keras pernyataan Teddy selaku Kuasa Hukum dari warga lansia bernama Kwok Joen Fong (73) yang mene ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kasasi PTUN Yayasan Trisakti Kubu Nadiem Makarim Ditolak MA, Anak Agung Gde Agung: Secepatnya Pemerintah Eksekusi Putusan | 2024-08-16 03:48:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pembina Yayasan Trisakti Prof Anak Agung Gde Agung merasa lega karena kasus sengketa Yayasan Trisakti menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI (MA-RI). |
||||
| Titik Terang Temuan Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jalan Pasar Pagi No 126 Roa Malaka Tambora | 2024-08-16 00:01:45 | |||||
 |
JAKARTA, BeritaHUKUM - Status kepemilikan bidang tanah dan bangunan di Jalan Pasar Pagi Nomor 126 Roa Malaka Jakarta Barat mulai mendekati titik terang. |
||||
| Rustam: Aneh, Mintarsih Latief Diminta Kembalikan Gaji Dll... Capai Rp 140 Miliar | 2024-07-30 22:10:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesia (MPPHKI), Rustam Amiruddin MSi menyoroti persoalan hukum yang dihadapi psikiater Mintarsih Abdul Latief mengatakan bahwa seharusnya aparat hukum melakukan pelayanan secara benar kepada masyarakat. |
||||
|
|||||
