Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Dana APBD
 
Diduga Korupsi Rp 250 Juta, Staf Ahli Bupati Ende Ditahan | Friday 24 Aug 2012 14:56:07

ENDE, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Ende, Rabu (15/8) lalu telah menahan Staf Ahli Bupati Ende, Thom R Benge di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Ende.

Thom diduga melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 250 juta saat menjabat Kepala Dinas Pertambangan Energi (Distamben) Kabupaten Ende tahun 2008.

Thom datang ke Kejari Ende tanpsa didamp
...

Korupsi Berjema'ah Ketua KPU Pematang Siantar | Thursday 16 Aug 2012 00:12:59

MEDAN, Berita HUKUM - Sidang perdana kasus tindak pidana korupsi atas penyelewengan bantuan dana dari APBD sebesar Rp. 750.544.640,- yang dilakukan oleh mantan ketua KPU dan 4 mantan anggota KPU Pematang Siantar yang dilaksanakan diruang Cakra III Pengadilan Tipikor Negeri Medan, Rabu (15/8).

Pada agenda sidang dakwaan ini mendapatkan 5 terdakwa
...

Kejati Selidiki Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah | Friday 10 Aug 2012 20:25:07

BANTEN, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Banten tahun 2011 hingga miliaran rupiah. Dalam kasus ini, Tim penyidik Kejati Banten telah memeriksa beberapa pejabat Pemprov Banten yang diduga mengetahui aliran dana Hibah tersebut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati B
...

Ketua DPRD Jawa Tengah Dituntut 20 Tahun Penjara | Wednesday 08 Aug 2012 11:31:08

JAKARTA, Berita HUKUM - JAKSA penuntut umum menuntut terdakwa yang merupakan Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko dengan hukuman 20 tahun karena didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Tuntutan jaksa itu diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Perbuatan terdakwa sekurang-kurangnya me
...

Mantan Bupati Simalungun Didakwa 20 Tahun Penjara | Thursday 21 Jun 2012 02:05:13

MEDAN (BeritaHUKUM.com) - Mantan Bupati Kabupaten Simalungun periode 2005-2010, Drs T Zulkarnaen Damanik duduk di kursi Pengadilan Tipikor Medan, dan terancam 20 tahun penjara. Beliau didakwa korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005-2006, hingga merugikan negara sebesar Rp 529.654.638.

"T Zulkarnaen Damanak, di dampi
...

Soemarmo Dimintai 10 Miliar Oleh Anggota DPRD Semarang | Tuesday 19 Jun 2012 00:42:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hari ini, sidang perkara suap pembahasan anggaran APBD Kota Semarang dengan terdakwa Walikota Semarang non aktif, Soemarmo Hadi Saputro, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/6).

Kali ini, sidang yang mengagendakan medengar keterangan saksi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).
...

Wali Kota Semarang Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara | Wednesday 13 Jun 2012 15:32:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Walikota Semarang non aktif, Soemarmo Hadi Saputro terancam hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 250 juta.

Hal itu sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yaitu, pasal 5 ayat 1 ayat huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling
...

Dilaporkan Ke BK DPR, Nasir Jamil Menganggap KPP Cuma Cari Sensasi | Tuesday 12 Jun 2012 23:10:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polemik perpindahan pengadilan untuk persidangan Wali Kota Semarang nonaktif Soemarmo, bisa dikatakan semakin hangat. Pasalnya Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan beberapa Anggota Komisi III DPR RI ke Badan Kehormatan (BK) karena dinilai telah melakukan intervensi proses hukum tersebut.

Terkait dengan hal te
...

Masalah Keamanan Sidang Soemarmo, KPK Serahkan Kepada Polisi | Tuesday 12 Jun 2012 16:35:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mengenai pengamanan sidang perdana Wali Kota Semarang (Nonaktif), Soemarmo Hadi Saputro yang akan digelar besok. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menyiapkan secara khusus.

Menurut Karo Humas KPK, Johan Budi pihaknya, menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. “Saya kira tidak ada (pengama
...

The Asia Foundation: 80 Persen Belanja APBD Untuk Gaji Pegawai | Wednesday 16 May 2012 20:37:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sekitar 80 persen dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga anggaran untuk bidang lain cederung terabaikan. Hal itulah yang disampaikan Direktur Local and Economic Governance The Asia Foundation, Erman A Rahman saat konferensi pers di kantor The Asia Foundation Jakarta, ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]