JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo – Hatta, Fadli Zon mendatangi Bareskrim Polri pada hari ini, Senin (4/8). Fadli datang untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Fadli menjelaskan, laporannya ini terkait surat eda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Timses Prabowo-Hatta, Fadli Zon sewot dengan KPU yang mengaku bingung dengan gugatan yang dilayangkan timnya ke MK.

Wakil Ketua Umum Gerindra dan orang dekat Prabowo ini justru curiga dengan tindakan KPU dalam mempersiapkan diri menghadapi sidang gugatan perdana di MK nanti.

"Kalau mau tahu gugatan, tunggu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta bertanggungjawab, agar kredibilitas dan akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2014 tidak dipertanyakan publik. Persoalan ini menyusul adanya surat perintah agar membongkar kotak suara di beberapa daerah.

Hal ini ditegaskan oleh mantan Komisioner KPU, Syamsul Bahri mengatakan, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembukaan kotak suara di beberapa tempat yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas dasar Surat Edaran SE KPU RI Nomor 1446/KPU tanggal 25 Juli 2014 terasa janggal.

Penilaian itu disampaikan pengamat Pemilu, Ray Rangkuti dalam pesan singkat kepada Rakyat Merdeka Online ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Pansus Pemilu Presiden oleh DPR RI dimungkinkan terbentuk karena prosedurnya ada. Demikian pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie kepada Okezone (30/7).

"Pansus itu kan mau mengetahui masalah (pemilu). Menurut prosedurnya boleh," katanya di kediamannya, Pondok Labu, Jak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dinilai masih belum kelar sebelum ada keputusan MK.
Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan hasil resmi Pemilu Presiden 2014 ini ada di tangan MK, bukan di tangan Komisi Pemi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, secara resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (25/7) pukul 20.00 lalu, diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah Putih.

Sementar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait sengketa cacat hukum pada saat pemilihan Presiden 9 Juli lalu, pihak tim Advokasi Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa melalui Partai Persatuan Pembagunan (PPP) di dalam Partai Koalisi Merah Putih Permanen memberikan apresiasi dukungannya dengan cara menempuh jalur hukum melakukan gugatan ke Mahkamah K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan Pilpres 2014 dinilai sebagai ajang sistem demokrasi kriminal. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilpres dianggap tidak profesional.

Penilaian itu disampaikan pakar politik dari Universitas UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada INILAHCOM, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Menurutnya, mi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil Pemilu Presiden (PIlpres) yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla, bukanlah sesuatu yang luar biasa.
...Berita Selengkapnya