JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 di mana setiap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap TKI.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin, 15 Juli lalu menyatakan akan membubarkan dan menghentikan operasi konsorsium Asuransi TKI ...Berita Selengkapnya

SUKABUMI, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan TKI tidak diperbolehkan bekerja ke luar negeri tanpa rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten/kota.

"TKI tidak boleh lagi ke luar negeri tanpa rekomendasi Kadisnaker. Itu sistem yang telah diban ...Berita Selengkapnya

Para Tenaga Kerja Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU Perlindungan TKI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 50/PUU-XI/2013 ini digelar pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) segera menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pendirian lembaga perwakilan pemerintah yang secara khusus mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Sebentar lagi kita akan menerbitkan Kepmenakertrans untuk pendirian lembaga ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan BNP2TKI merupakan satu-satunya lembaga Pemerintah Indonesia yang diundang untuk hadir pada Kongres Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sedunia yang akan diadakan di Doha, Qatar.

Kongres KADIN sedunia ini akan dihadir ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan, penempatan TKI dengan people trafficking dan people smuggling nyaris memiliki kesamaan, dengan memiliki perbedaannya yang tipis sekali.

Bahkan, saat ini ada modus baru yang tidak beda jauh dengan praktik people trafficking dan people s ...Berita Selengkapnya

SERANG, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) perlu penguatan embarkasi dan debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Embarkasi untuk mengantarkan TKI ke luar negeri dan debarkasi untuk pemulangan TKI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan, pendirian kantor bersama atau pendirian perwakilan luar negeri (Perwalu) menjadikan permasalahan TKI sebagai tanggung jawab bersama antara perusahaan jasa TKI (PJTKI) dan agensi tenaga kerja asing setempat.

Pembentukan Perwalu menurut Ketua Bidang Humas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyerahkan santunan kematian bagi 24 orang Tenaga Kerja Indonesia yang keseluruhannya mencapai Rp 1,1445 miliar.

Santunan itu diterima para pihak keluarga sebagai sebagai ahli waris TKI. Para TKI yang meninggal dunia akibat sakit saat bekerja di luar negeri ini b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - BNP2TKI, Rabu (20/2) - Sebagai daerah perbatasan, Provinsi Riau diminta untuk menerapkan secara konsisten Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) dalam pelayanan terhadap penempatan dan perlindungan TKI.

Karena itu, Pemprov Riau diharapkan dapat mendorong Dinas Kab/Kota untuk melaksanakan SISKO-TLKN den ...Berita Selengkapnya