Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Polemik Polri Pj. Gubernur
 
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur | 2018-02-25 07:41:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Kami apresiasi langkah yang diambil Menko
...

Mendagri Diimbau Urungkan Penunjukan Polisi Menjadi Pj Gubernur | 2018-01-31 05:22:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal Pejabat (Pj) Gubernur dari perwira tinggi Polisi aktif setara Eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di musim Pilkada Serentak 2018 ini. Ia pun menyarankan demi menjaga kondusifitas politik nasional agar gagasan dan ...

Rencana Dua Jenderal Polisi Jadi Ptl Gubernur, Bisa Timbulkan Kecemburuan TNI | 2018-01-31 04:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penunjukan dua perwira tinggi Polri berpangkat Irjen sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpotensi memunculkan kecemburuan di kalangan TNI.

Pesan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi, Jumat (26/1) lalu, mengingat posisi st
...

Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas | 2018-01-30 08:23:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ...

Penunjukan Jenderal Aktif Polri Jadi Plt Gubernur Mengarah Kecurangan Pilkada | 2018-01-27 01:50:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan.

"Penunjukan dua Jenderal aktif Polri akan menga
...

Netralitas Politik TNI-Polri Harus Dilindungi | 2018-01-27 01:45:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan TNI dan Polri harus dilindungi dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Rencana menjadikan dua Jenderal Polisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara memunculkan kecurigaan dari masyarakat.

"Soal Polisi dan
...

Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri Digugat ke MK | Saturday 14 Feb 2015 21:12:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya ajukan pengujian ketentuan pemberhentian Kepala Polri (Kapolri) dan pengangkatan pelaksana tugas (plt) Kapolri oleh presiden dalam keadaan mendesak dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang perdana perkara yang teregistrasi de ...

Kapolda Metro Jaya: Crime Total 11 Jenis Kasus 2014 Mengalami Penurunan 3.108 Kasus | Tuesday 30 Dec 2014 22:32:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Data perincian uraian perkembangan situasi Kamtibmas secara umum yang dipaparkan Irjen Pol. Drs. Unggung Cahyono selaku kepala Polisi Daerah (Kapolda) Metro Jaya, saat menggelar jumpa pers pada akhir tahun 2014 di Gedung Rupatama Biro Ops Polda Metro Jaya Jakarta.

Pada perkembangan situasi Kamtibmas secara umum yang diura
...

Kapolri Menghentikan Kerja Sama dengan Australia | Tuesday 26 Nov 2013 15:40:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Pol Drs.Sutarman telah menghentikan kerja sama Polri dengan Australia. Bentuk kerja sama tersebut termasuk masalah penanganan people smuggling (penyelundupan manusia) yang selama ini dikerjakan bersama Australian Federal Police (AFP).

Sikap tegas ini diambil terkait aksi penyadapan intelijen Australia ter
...

JK: Lebih Cepat Lebih Baik Serahkan kepada KPK | Monday 06 Aug 2012 00:35:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

"Lebih cepat dan lebih baik K
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]