JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan.

"Penunjukan dua Jenderal aktif Polri akan menga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan TNI dan Polri harus dilindungi dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Rencana menjadikan dua Jenderal Polisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara memunculkan kecurigaan dari masyarakat.

"Soal Polisi dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya ajukan pengujian ketentuan pemberhentian Kepala Polri (Kapolri) dan pengangkatan pelaksana tugas (plt) Kapolri oleh presiden dalam keadaan mendesak dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang perdana perkara yang teregistrasi de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Data perincian uraian perkembangan situasi Kamtibmas secara umum yang dipaparkan Irjen Pol. Drs. Unggung Cahyono selaku kepala Polisi Daerah (Kapolda) Metro Jaya, saat menggelar jumpa pers pada akhir tahun 2014 di Gedung Rupatama Biro Ops Polda Metro Jaya Jakarta.

Pada perkembangan situasi Kamtibmas secara umum yang diura ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Pol Drs.Sutarman telah menghentikan kerja sama Polri dengan Australia. Bentuk kerja sama tersebut termasuk masalah penanganan people smuggling (penyelundupan manusia) yang selama ini dikerjakan bersama Australian Federal Police (AFP).

Sikap tegas ini diambil terkait aksi penyadapan intelijen Australia ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

"Lebih cepat dan lebih baik K ...Berita Selengkapnya

*Penyidik Baresrim akan diperiksa ulang sejumlah saksi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman menyatakan bahwa otak pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang berkepentingan untuk naik kursi anggota legislatif. Namun, tim penyidik tak dapat menangkapnya, karena kurang bukti untuk dapat menjerat yang bersangk ...Berita Selengkapnya

*Percepat pemeriksaan korupsi yang melibatkan kepala daerah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri mengharapkan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar beberapa penyidiknya masuk dalam penanganan kasus yang menjerat kepala daerah. Pasalnya, dengan kewenangan yang dimiliki KPK, pemeriksaan kasus itu dapat lebih cepat karena tidak perlu menu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri melakukan promosi dan mutasi pada jajaran internal bagi belasan perwira tinggi (pati) dan puluhan perwira menengah (pamen). Hal ini termuat dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2044/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Asisten SDM Polri, Irjen (Pol) Prasetyo.

Dalam TR tersebut, terdapat 80 ...Berita Selengkapnya