Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PPP
 
Rapimnas PPP: SDA di NonAktifkan Sementara dari Ketum PPP | Sunday 20 Apr 2014 04:17:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP, Sabtu (19/4) malam, tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadarma Ali (SDA). Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum PPP dalam waktu yang tidak ditentukan.

Rapat P
...

Sempat Ricuh Rapimnas PPP Lanjut | Sunday 20 Apr 2014 01:46:21

JAKARAT, Berita HUKUM - Konflik Partai berlambang Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas, hingga malam pukul 23.00 WIB, sekitar 30 orang yang mengatasnamakan pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali asal tanah Abang menggeruduk kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4). Mereka meminta Rapat Pimpinan Nasiona ...

Gelar Rapimnas PPP, Kubu Lawan SDA Klaim Didukung Mayoritas Pengurus | Saturday 19 Apr 2014 11:19:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan aksi Ketua Umum Suryadharma Ali mendukung Prabowo Subianto adalah ilegal. Para pengurus DPP PPP yang telah rapat melewati pergantian hari ini mengklaim mayoritas kader PPP berada di barisannya, bukan di barisan Suryadharma.

"Poin-poin hasil rapat semalam itu merespon sura
...

27 DPW PPP Ajukan Mosi Tidak Percaya Jika DPP Tak Gelar Pleno | Sunday 13 Apr 2014 22:46:52

BOGOR, Berita HUKUM - 27 Dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum Suryadharma Ali. Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, mereka mengancam akan melakukan upaya lain yang lebih serius.

"Kalau tanggal 15 April nggak jadi pleno, DPW akan melakukan mosi tidak percaya," kat
...

PPP Minta Honor Saksi Tetap Lewat Pengawas Pemilu | Wednesday 22 Jan 2014 18:53:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta penyaluran honor saksi tetap melalui penyelenggara atau pengawas pemilihan umum. Honor itu diberikan ketika proses pemungutan suara selesai digelar.

"Ini sekaligus memastikan tingkat kedisiplinan saksi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan honor saksi untuk kepentingan kampany
...

Deklarasi PPP AURI, Mewujudkan Organisasi Tangguh dan Profesional | Sunday 15 Dec 2013 12:34:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI) menyelenggarakan acara deklarasi, bertempat di Hotel 678, jalan DI.Panjaitan No 1 Lingkar Cawang, Jakarta.

"Visi PPP AURI menjadi organisasi yang tangguh, kuat, kokoh, profesional, bermanfaat dan berperan aktif dalam segala bidang kegiatan serta berwawas
...

KPPPA KPAID LBHA Aceh Mengapresiasi Tindakan Unit Lantas Polresta Banda Aceh | Thursday 07 Nov 2013 09:59:55

ACEH, Berita HUKUM - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh 'Anwar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Aceh 'Rudi, Komite Pengawas Penyelenggara Perlindungan Anak (KPPPA) Aceh 'Bustami terkait kasut tersebut, mengapresiasi tindakan Unit Lantas Polresta Banda Aceh.

"Guna mendorong perkara Putri agar di selesaikan secara musyaw
...

Hamzah Haz Ingin Jokowi Duet dengan Agamawan, Mengenain Capres | Tuesday 23 Jul 2013 19:15:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7).

Hamzah Haz mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia juga sedikit membicarakan soal pencalonan Jokowi sebagai presiden RI pada Pemilihan Presiden 2014.

"Dulu kan Megawati minta sa
...

PPP: Biaya Pemilu Habis untuk Bayar Saksi | Saturday 08 Jun 2013 18:01:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan Fernita Darwis mengatakan, wajar jika partai politik mengeluarkan dana besar untuk kampanye saat pemilu. Ia mengakui, pengeluaran terbesar untuk kampanye. Alokasi dana biasanya dihabisksn untuk iklan di media massa, pembuatan atribut kampanye, dan biaya aca ...

Partai Berlambang Ka'bah Serahkan Bacalegnya ke KPU | Sunday 21 Apr 2013 19:05:39

ACEH TIMUR, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Aceh Timur mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Minggu (21/4).

Partai berlambangkan Ka'bah itu menyerahkan sebanyak 38 daftar Bacaleg untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta 6 cal
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]