ACEH, Berita HUKUM - Hasballah," SKK Migas perlu mengawasi kinerja PT Medco E&P Malaka di Blok A Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pasalnya, jika perusahaan Migas tersebut tidak segera berproduksi maka Indonesia akan rugi. Apalagi Aceh Timur yang memiliki cadangan minyak dan gas (Migas) yang tidak sedikit dibandingkan Riau dan Palembang.

“SKK MIGAS seh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Satuan Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dijadwalkan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa (7/1). Hal itu disampaikan pengacara Rudi, Rusdy A. Bakar di gedung KPK Jakarta, Senin (6/1).

“Sidang perdana pukul 10.00 WIB, pembacaan dakwaan," ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam dakwaan tersangka suap SKK Migas Rudi Rubiandini, diketahui ada aliran dana menuju ke DPR.

Kuasa Hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar, membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencantumkan aliran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rudi ke DPR

Rusydi menjelaskan, dakwaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini akan menghadapi sidang perdana pada Januari 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rudi merupakan tersangka kasus dugaan suap di SKK Migas dan tindak pidana pencucian uang.

"Sudah dilimpahkan ke pengadilan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, serta denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan kepada Manajer Operasional dan Komisaris PT KOPL Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, Kamis (19/12). Majelis Hakim menilai Simon terbukti menyuap bekas Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kamis, (19/12) mengumumkan hasil lelang reguler Wilayah Kerja (WK) Migas tahap II tahun 2012 dan lelang penawaran langsung WK migas konvensional tahap I tahun 2013.

Jumlah wilayah kerja (WK) yang ditawarkan mencapai 7 wilayah kerja, dengan jumlah dokumen terjual 19 dokumen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM - Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) ideal dimiliki Pemerintah Indonesia. Pasalnya dengan adanya BUMN khusus Migas tersebut kisruh soal migas dapat ditekan dan hasil pengelolaan lebih transparan.

Tanpa adanya niat untuk mendirikan BUMN Khusus ini ditenggarai soal kisruh m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA - Informasi soal keterlibatan Ibas atau Edhie Baskoro Yudhoyono di kasus suap SKK Migas terus ditelusuri KPK. Bahkan, lembaga antirasuah itu menyatakan siap memeriksa putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Asalkan, ada pihak lain yang membuka fakta soal keterlibatan Ibas, bukan hanya mencatut.


Ketua KPK Abraham Samad men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak Cukup hanya keterangan Rudi Rubiandini saja pada persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memerlukan pendalaman untuk mengungkap Tunjangan Hari Raya (THR) ke Komisi VII DPR RI.

Pemberitaan sebelumnya, KPK terus dalami anggota DPR Komisi VII yang menerima THR dari tersangka suap SKK Migas, Rudi Rubiandini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seusainya menonton dan diskusi bersama, tentang Film 'Kita Vs Korupsi' di auditorium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).

Adnan Pandu Praja, selaku wakil Ketua KPK memberikan komentarnya terkait pembahasan kepada para awak media yang mencecar berbagai pertanyaan yakni diantarany ...Berita Selengkapnya