Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Mahkamah Agung
 
Eggi Sudjana: Mahkamah Agung Telah Bertindak Tidak Agung | Wednesday 23 Jan 2013 14:23:30

JAKARTA, Berita HUKUM – Persoalan poligami yang hingga kini masih menjadi buah bibir kembali mencuat. Eggi Sudjana, kuasa hukum Bupati Garut Aceng HM Fikri menilai, seharusnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan pemakzulan yang diajukan DPRD Garut. Rekomendasi Pansus yang menjadi dasar permohonan itu dinilai cacat hukum.

"Secara hukum, seharu
...

MA Berlakukan Mediasi Untuk Perkara Rakyat Kecil | Friday 10 Feb 2012 20:58:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah mendapat kecaman dari sebagian besar publik, akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengusulkan untuk tidak membawa kasus pidana berskala kecil ke pengadilan. Hal ini akan ditempuh dengan memberlakukan program mediasi bagi perkara pidana.

Program mediasi ini sendiri, sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata. Tapi d
...

Kinerja Ketua MA Patut Dipertanyakan | Friday 23 Dec 2011 22:10:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi banyak perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, Ketua MA Harifin Tumpa diminta untuk menggerakkan seluruh hakim agung membuat target penyelesaian perkara.

"Dia (Ketua MA-red) seharusnya menegur hakim agung yang menunggak perkara. Jangan hanya bisa mengeluh
...

Ketua MA Bantah Ada Hakim Agung Terlibat | Friday 15 Jul 2011 19:41:

JAKARTA-Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa membantah adanya keterlibatan hakim agung dalam kasus suap hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial yang melibatkan Imas Dianasari. Pasalnya, perkara antara buruh melawan PT Onamba Indonesia sama sekali belum terdaftar di MA.

"Bagaimana mau dihubungkan. Perkaranya saja belum ada nomor dan
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]