JAKARTA, Berita HUKUM - Meski menaikkan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah, namun sebaiknya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR.

"Sebenarnya itu kan domainnya pemerintah. Tetapi walaupun demikian, mesti ada etika politiknya, tetap juga harus berkonsultasi dengan DPR melalui Komisi VII," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoe ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Pusat diminta untuk mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djangg ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Terkait adanya tumpang-tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Komisi VII DPR RI berjanji akan mencarikan solusi terbaik, agar tidak menimbulkan sengketa berkelanjutanantara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII D ...Berita Selengkapnya

PONTIANAK, Berita HUKUM - Sejak ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia, Kongucu sebagai agama terus berkembang. Populasi penganut Kongucu juga meningkat. Anggota Tim Komisi VIII Hidayat Nurwahid bertanya banyak soal keberadaan komunitas Kongucu di Kalimantan Barat (Kalbar) kepada Gubernur Kalbar Cornelis MH, saat kunjungan kerja ke Pontianak, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial dibawah Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dalam laporannya kepada Komisi VIII DPR RI Kamis (4/4) di Gedung DPR, mengungkapkan beberapa program yang ditujukan sebagai perlindungan sosial korban bencana alam (PSKBA). Dia ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1434 H/2013 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI Senin (1/4).

“Kami (Komisi VIII) menyetujui adanya tambahan subsidi biaya pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menyambut keberhasilan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), sehingga kondisi banjir Jakarta dapat diminimalisir, dan banjir besar yang dikhawatirkan berulang hanya terjadi sekali saja.

“Keberhasilan pemanfaatan TMC patut diapresiasi, sebab banjir Jakarta sangat mengkhawatirkan seperti prakiraan BMKG yang menyebutkan banj ...Berita Selengkapnya

BATAM, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (RUU Konvensi Rotterdam) selesai April 2013.

“Kami menargetkan selesai pada masa sidang ini, se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana mengharapkan pemerintah dapat segera menyesuaikan anggaran yang digunakan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara mematok alokasi anggaran menjadi sekitar 20 hingga 30 persen.

"Penyesuaian anggaran subsidi BBM ini diperlukan sehingga harganya fluktuatif dengan menyesuai ...Berita Selengkapnya

KALTIM, Berita HUKUM - Tim Komisi VII DPR RI terdiri dari 12 orang Anggota yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial meninjau kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur. Ini dilakukan untuk mendalami RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.

RUU ini merupakan pengesahan Protokol Nagoya tentang aks ...Berita Selengkapnya