JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya menyepakati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemberlakuannya baru diterapkan oleh pemerintah pada enam bulan ke depan.

Keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang baru diberlakukan enam bulan ke depan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aparat kepolisian akhirnya membubarkan paksa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3) malam. Pembubaran paksa ini dilakukan dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari mobil water canon. Namun, pendemo tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan melempari para polisi dengan batu.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pengujuk rasa berhasil menjebol pagar yang berada sisi kanan dan kanan dari pintu gerbang utama gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Hal ini mereka lakukan, setelah kesulitan menjebolkan pintu pagar utama yang terbuat dari baja. Namun, pendemo belum masuk ke dalam area gedung, karena menunggu koordinasi dengan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang digelarnya rapat paripurna DPR yang membahas sekaligus memutuskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, jumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (30/3), makin bertambah. Bahkan, mereka menuntut untuk dilakukan pemungutan suara (vo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, Golkar Aburizal Bakrie menyatakan sikapnya mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical menyataklan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan. "Partai Golkar katakan tidak perlu ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat ditemui ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kemungkinan besar DPR baru dapat menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (29/3) lusa, untuk memutuskan untuk menyetujui atau menolak permintaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini akibat alotnya pembahasan tentang hal ini dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Setelah rapat m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012 diperkirakan bakal alot. Hal ini disebbakan adanya pasal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Atas kemungkinan tersebut, boleh jadi akan diputuskan dengan ...Berita Selengkapnya

BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Bekasi Jawa Barat mengalami kenaikan seperti harga cabe yang naik secara drastis dari 15.000 menjadi 30.000 rupiah perkilonya." kenaikan harga cabe akibat dampak cuaca sekaligus dampak dari rencana kenaikan BBM pada april mendatang." ujar kepala bidang pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah meminta DPR secepatnya untuk mengesahkan draf RAPBN-P menjadi APBN-P 2012. Dalam salah satu pasalnya, termuat pasal tentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Saya mengetahui RAPBN-P 2012 sedang dibahas di DPR. Saya minta seluruh jajaran kabinet harus betul-betul m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat penolakan dari sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah akan tetap memperjuangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini harus diambil, agar makin tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Berat rasanya kalau pemerintah tidak menaikkan h ...Berita Selengkapnya