JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap PT. Freeport Indonesia yang berani menantang dan melawan regulasi yang dibuat oleh pemerintah RI tidak terlepas dari Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 7 Oktober 2015 lalu.

Surat itu merupakan surat balasan kepada Freeport Indonesia yang ditulis menteri saat itu, Sudirman Said. Sudirman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bila ingin terus beroperasi di Indonesia, PT. Freeport Indonesia harus merubah perjanjian operasionalnya dari rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Komisi VII DPR RI mendukung sikap pemerintah atas upaya perubahan tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar diskusi publik terkait "Quo Vadis Kebijakan Minerba Nasional Melalui Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017" di Hotel Sahid Jakarta pada, Selasa (21/2).

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2017, yang merupakan revisi ke-4 dari PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diberikan kewenanga dan kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus serta mengelola dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Atas dasar itu, amat sangat beralasan DPR m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mempertanyakan pekerja PT Freeport dan PT Redpath yang diberhentikan (PHK) serta disebarkan nama-nama yang diberhentikan melalui email ke 96 perusahaan kontraktor yang ada di Papua agar mereka tidak diterima bekerja.

Hal ini mengemuka pada rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Papua beserta perwakilan Seri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Freeport mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Ini bertentangan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Ironisnya, izin perpanjangan dikeluarkan saat Arcandra Tahar menjabat Menteri ESDM di periode yang sangat singkat.

Dalam UU tersebut diatur, perusaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Ir. Marwan Batubara, Msc menilai terkait issue perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang diperpanjang hingga Januari 2017, ada baiknya mestinya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera membuat kejelasan pernyataan.

"Apakah memang mau memberikan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hal ini dikatakan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, menanggapi kabar PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017.

Dalam revisi UU Minerba tersebut, Akom berharap semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sepenuhnya dikuasai negara.

Dia menyerahkan pembahasan revisi UU tersebut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri ESDM Arcandra Tahar akhirnya dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadi malam (Senin, 15/8). Pencopotan Arcandra menyusul polemik kewarganegaraan ganda.

Padahal, pria asli Padang ini baru dilantik pada Rabu, (27/7) lalu. Dengan begitu, Arcandra baru menjabat 20 hari.

Pencopotan tersebut resmi diumumkan Menteri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ulah Menteri ESDM Sudirman Said yang menganakemaskan PT Freeport Indonesia bisa dijerat hukum, karena sudah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan dilakukan berkali-kali.

Terakhir, pelanggaran hukum oleh Sudirman memberikan izin ekspor mineral mentah atau konsentrat terhadap Freeport selama enam bulan. Langkah Sudirman ini d ...Berita Selengkapnya