Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Demo Buruh
 
May Day 2018, KSPI Deklarasi Mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 | 2018-05-02 06:50:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Peringatan hari buruh yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 1 May 2018 sekaligus menyatakan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Prabowo Subianto yang diundang ke atas panggung acara pun langsung mengenakan sal yang sama dengan para buruh.

"Ket
...

May Day Buruh Melawan Ketidakadilan, PHK Massal dan Invasi TKA Illegal | 2018-05-02 03:46:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2018 ini, masih diwarnai dengan keprihatinan atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk.

Kebijakan pemerintahan Jokowi JK semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan juga tidak mensejahterak
...

May Day 2018, Polda Metro dan Pemda Bekasi Gelar Panggung Hiburan, Service dan Perpanjangan SIM Gratis | 2018-05-01 12:56:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar panggung hiburan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Selasa (1/5/18). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2018.

Selain panggung hiburan, ada juga pelayanan service dan ganti oli
...

Aksi Hari Buruh MayDay Sekitar 30 Ribu Massa akan Ke Jakarta | 2018-04-30 20:09:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan sesuai data yang diperoleh Polda Metro Jaya, ada sekitar 30 ribu massa akan ke Jakarta dalam aksi Hari Buruh Internasional atau MayDay, Selasa (1/5/18) besok.

"Dari data intelijen yang kita dapatkan bahwa massa yang akan datang ke Jakarta antara 25 s
...

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Disahkan, Implementasi dari Pemerintah Ditunggu DPR | 2017-10-25 14:20:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Rabu, 25 Oktober 2107, akhirnya mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah mengatakan bahwa ada pe
...

Hari Buruh, Legislator Minta PP Pengupahan Direvisi | 2017-05-02 10:19:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam peringatan hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei 2017 ini anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati meminta pemerintah untuk memberi kado bagi para buruh dengan merevisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Seperti soal penghitungan formulasi upah yang hanya berpijak pada angka pertumbuhan ekonomi dan
...

Peringatan Hari Buruh atau May Day, di Ibu Kota Jakarta | 2017-05-01 18:57:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 16.000 personel untuk melakukan pengamanan, termasuk pengaturan lalu lintas terkait kegiatan peringatan Hari Buruh atau May Day, di Ibu Kota Jakarta, Senin (1/5).

"Personel pengamanan 16 ribu ya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prab
...

Buruh Kembali Ajukan Uji Materi PP 78/2015 | 2017-03-04 07:40:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) dan buruh Indonesia kembali melakukan uji materi atau judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) ke Mahkamah Agung.

Pasalnya, keberadaan PP 78/2015 menyebabkan hilangnya hak berunding buruh dalam penetapan upah minimum yang sebag
...

Dewan Harap Raja Salman Segera Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran | 2017-03-03 09:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia dapat dijadikan momentum untuk meminta pemerintahan Arab Saudi segera meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Buruh Migran.

"Kita sudah meratifikasi, tapi kalau di negara penem
...

Berbagai Ormas Buruh Siap Aksi Mogok Nasional pada 31 Okt dan 1 Nov 2016 | 2016-10-29 05:17:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mengecam keras sikap arogansi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri terkait tindakannya yang memutuskan secara sepihak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang kenaikan pengupahan sebesar 8,25% fix.

Soalnya, menurut Menaker angka dihitun
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]