Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Korupsi
 
Berantas Korupsi Tanpa Pandang Asal Parpol | Friday 27 Jul 2012 04:39:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memimpin rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7), Presiden mengatakan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh semua pihak.

"Seluruh pejabat negara bukan hanya pemerintah harus mencegah korupsi. Pada saat penyimpangan terjadi peneg
...

Pembayar Pajak Tanggung Dampak Biaya Sosial Korupsi | Thursday 26 Jul 2012 03:18:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tindak pidana menimbulkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat, baik berupa biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang maupun biaya eksplisit dan implisit. Selain itu, biaya sosial kejahatan, termasuk korupsi, ditanggung oleh para pembayar pajak.

Hal tersebut diungkapkan Rimawan Pradiptyo, pakar ekono
...

Pengacara Wa Ode: Tudingan Terhadap Marzuki Alie Berdasarkan Berkas Perkara KPK | Tuesday 19 Jun 2012 05:23:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan terdakwa kasus suap pembahasan pengalokasian Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati (WON) terhadap ketua DPR RI, Marzuki Alie berdasarkan berkas perkara yang diterima tim Pengacara WON dari tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itulah yang ditegaskan, Pengac
...

Formappi: DPR Lembaga Terkorup | Sunday 10 Jun 2012 01:28:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - DPR RI menyandang predikat sebagai lembaga terkorup karena calon legislatif harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kursi empuk di Senayan ini. Benarkah?

"Memang sistem Pemilu yang menyebabkan biaya politik mahal. Karena itu politisi berlomba-lomba mencari uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Sebasti
...

Jubir Yusril Serang Balik Tudingan Dua Anggota DPR RI | Monday 04 Jun 2012 08:10:02

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pihak Yusril Ihza Mahendra, kembali melancarkan tudingan balik. Kali ini melalui Juru bicaranya, Jurhum Lantong, Yusril menyerang balik tudingan anggota DPR RI, yakni Indra dan Aboe Bakar Al-Habsyi, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan keputusan SP3 kasus sisminbakum aneh dan sarat politik transaksional. ...

ICW: Kasus Korupsi Di Sektor Kehutanan Belum Sepenuhnya Tuntas | Tuesday 15 May 2012 18:42:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dari 6 kasus di sektor kehutanan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tuntas sepenuhnya. Pasalnya masih ada aktor-aktor yang belum tersentuh.

Menurut Emerson, ada dugaan keterlibatan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban,
...

Herman Felani Divonis Empat Tahun Penjara | Tuesday 17 Apr 2012 17:07:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan iklan hukum di Biro Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Herman Felani akhirnya divonis majelis Hakim dengan hukuman empat tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Herman Felani secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korups
...

Demokrat Minta Aziz Syamsuddin Ikuti Proses Hukum | Friday 16 Mar 2012 19:51:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah meminta anggota Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Hal ini terkait dengan namanya yang disebut-sebut Muhammad Nazaruddin, terlibat dugana Korupsi dalam proyek pembangunan Adhyaksa Centre milik Kejaksaan Agung.

"Saya tidak mau
...

Muhaimin Iskandar Bantah Semua Tudingan Dalam Dakwaan | Monday 20 Feb 2012 22:29:15

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar membantah dugaan keterlibatannya, seperti dalam dakwaan perkara suap pencairan dana alokasi Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Dirinya pun meyakinkab sama sekali tidak tahu kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

APPSI Tolak Pendirian Pasar Modern di Jombang | Sunday 12 Feb 2012 21:36:04

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melalui ketua umum Abdul Ghopar menyatakan menolak dengan tegas segala bentuk pendirian pasar modern atau toko modern, khususnya yang marak bermunculan di Jombang. Hal utama yang perlu disoroti adalah jarak kerbadaan antara pasar tradisional dengan pasar modern.

Pria
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]