| Pemilu 2014 |
|
|
| |
| Saksi Ahli: Jokowi Tak Sah sebagai Capres | Thursday 14 Aug 2014 03:43:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan gugatan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali digelar.
Dalam sidang hari ini, Tim Aliansi Advokat Merah Putih selaku penggugat pencapresan Jokowi, mendatangkan Rektor Universitas Islam Attahiriyah Jakarta Zaenudin Ali sebagai saksi ahli.
Dalam pemaparannya, Zae ...Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Pansus Pilpres Akan Digulirkan Dalam Sidang Paripurna DPR | Wednesday 13 Aug 2014 18:21:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Rencana pembentukan Panitia Khusus Pilpres akan segera digulirkan pada rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada hari Jumat besok (13/8). Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan pendukung Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya.
“Pansus Pilpres akan segera dibentuk pada si ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo – Hatta Apresiasi Keberanian dan Kejujuran Saksi Novela Ungkap Kasus Pilpres di Papua | Wednesday 13 Aug 2014 16:16:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Novela Nawipa yang merupakan saksi Tim Prabowo – Hatta dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi buah bibir karena keberaniannya dalam bersaksi di hadapan Hakim MK.
Dalam kesaksiannya, Novela mengungkapkan bahwa di kampungnya tidak ada pelaksanaan Pemilu. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin ad ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta Bantah Adanya Kesalahan Data Dalam Sidang Sengketa Pilpres | Tuesday 12 Aug 2014 17:02:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa ada kesalahan data yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo - Hatta.
Pihak saksi KPU mempersoalkan adanya kesalahan data tempat pemungutan suara (TPS), dikatakan bahwa banyak TPS yang dipermasalahkan ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta Ajukan Pengaduan Baru Dalam Sidang DKPP | Tuesday 12 Aug 2014 11:26:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menyidangkan sebanyak 14 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dari 14 perkara tersebut, diketahui ada tiga penambahan perkara yang layak disidangkan DKPP. Pada sidang pertama DKPP hanya menye ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta Dorong DKPP Prioritaskan Kasus Pembukaan Kotak Suara | Monday 11 Aug 2014 16:57:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Kuasa Hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU Daerah (KPUD) membuka kotak suara hasil pemilihan presiden, merupakan pelanggaran kode etik.
Hal tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai upaya terstruktur oleh pe ...Berita Selengkapnya |
| Gerindra Jatim Laporkan Kasus Pemukulan ke Komnas HAM | Friday 08 Aug 2014 16:37:54 |
 |
JAWA TIMUR, Berita HUKUM - Aksi demo yang dilakukan oleh pendukung Prabowo – Hatta di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada hari Rabu (6/8) berbuntut ricuh dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada salah satu pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Jatim yaitu Marsekan Ibrahim dan Ketua DPC Gerindra Sid ...Berita Selengkapnya |
| 'Penambahan Materi Permohonan itu Hak Pemohon' Kekhawatiran KPU Terlalu Mengada-ada | Friday 08 Aug 2014 16:08:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti arahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Rabu kemarin (6/8), Tim Pembela Merah Putih selaku kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menyerahkan ber ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta: Pembentukan Pansus Pilpres Untuk Demokrasi yang Lebih Baik | Thursday 07 Aug 2014 17:19:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pihaknya pada hari Rabu (06/08/2014) telah melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI berkaitan dengan desakan pembentukan Pansus Pilpres.
"Pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 telah dilakukan audiensi antara masyarakat p ...Berita Selengkapnya |
| Butuh Legitimasi Kuat Untuk Pimpin Indonesia | Thursday 07 Aug 2014 00:04:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dibutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Tanpa legitimasi kuat, tak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat berorasi di hadapan para relawan Prabowo-Hatta, Rabu (6 ...Berita Selengkapnya |
|
|