| Korupsi APBD |
|
|
| |
| Mantan Bupati Bojonegoro Segera Dieksekusi | Friday 31 Aug 2012 13:00:23 |
 |
BOJONEGORO, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Tugas Utoto menegaskan, eksekusi terhadap Mantan Bupati Bojonegoro M Santoso, yang menjadi terpidana Kasus Korupsi Dana APBD tahun 2007 senilai Rp 6 Miliar akan segera dijalankan. Eksekusi tinggal menunggu diterimanya salinan putusan dari Mahkamah Agung, Selasa (28/8/2012).
...Berita Selengkapnya |
| Terkendala Transportasi, Berkas Korupsi Tersangka Koli Belum Dilimpah | Sunday 26 Aug 2012 11:58:04 |
 |
MALUKU, Berita HUKUM - Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Wonreli, Paris Manalu mengatakan, pihaknya belum dapat melimpahkan berkas perkara kasus korupsi dalam proyek pengadaan bibit dan penanaman pohon koli di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun 2011 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena terkendala transportasi.
“Segera dilimpahk ...Berita Selengkapnya |
| Buruh Bangkit Melawan Korupsi | Saturday 25 Aug 2012 20:22:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indeks Korupsi Indonesia tahun 2011 ada pada rangking ke 100 dari 183 ada dibawah Singapura, Brunai, Malaysia dan Thailand. Korupsi adalah sumber kemiskinan sistemik yang dirancang oleh pemerintah, dimana anggaran negara diselewengkan untuk memperkaya diri pribadi atau kelompoknya .
Pemerintah dan pengusaha khususn ...Berita Selengkapnya |
| Berantas Korupsi Tanpa Pandang Asal Parpol | Friday 27 Jul 2012 04:39:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memimpin rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7), Presiden mengatakan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh semua pihak.
"Seluruh pejabat negara bukan hanya pemerintah harus mencegah korupsi. Pada saat penyimpangan terjadi peneg ...Berita Selengkapnya |
| Pembayar Pajak Tanggung Dampak Biaya Sosial Korupsi | Thursday 26 Jul 2012 03:18:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tindak pidana menimbulkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat, baik berupa biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang maupun biaya eksplisit dan implisit. Selain itu, biaya sosial kejahatan, termasuk korupsi, ditanggung oleh para pembayar pajak.
Hal tersebut diungkapkan Rimawan Pradiptyo, pakar ekono ...Berita Selengkapnya |
| Pengacara Wa Ode: Tudingan Terhadap Marzuki Alie Berdasarkan Berkas Perkara KPK | Tuesday 19 Jun 2012 05:23:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan terdakwa kasus suap pembahasan pengalokasian Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati (WON) terhadap ketua DPR RI, Marzuki Alie berdasarkan berkas perkara yang diterima tim Pengacara WON dari tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itulah yang ditegaskan, Pengac ...Berita Selengkapnya |
| Formappi: DPR Lembaga Terkorup | Sunday 10 Jun 2012 01:28:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - DPR RI menyandang predikat sebagai lembaga terkorup karena calon legislatif harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kursi empuk di Senayan ini. Benarkah?
"Memang sistem Pemilu yang menyebabkan biaya politik mahal. Karena itu politisi berlomba-lomba mencari uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Sebasti ...Berita Selengkapnya |
| Jubir Yusril Serang Balik Tudingan Dua Anggota DPR RI | Monday 04 Jun 2012 08:10:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pihak Yusril Ihza Mahendra, kembali melancarkan tudingan balik. Kali ini melalui Juru bicaranya, Jurhum Lantong, Yusril menyerang balik tudingan anggota DPR RI, yakni Indra dan Aboe Bakar Al-Habsyi, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan keputusan SP3 kasus sisminbakum aneh dan sarat politik transaksional. ...Berita Selengkapnya |
| ICW: Kasus Korupsi Di Sektor Kehutanan Belum Sepenuhnya Tuntas | Tuesday 15 May 2012 18:42:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dari 6 kasus di sektor kehutanan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tuntas sepenuhnya. Pasalnya masih ada aktor-aktor yang belum tersentuh.
Menurut Emerson, ada dugaan keterlibatan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, ...Berita Selengkapnya |
| Herman Felani Divonis Empat Tahun Penjara | Tuesday 17 Apr 2012 17:07:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan iklan hukum di Biro Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Herman Felani akhirnya divonis majelis Hakim dengan hukuman empat tahun penjara.
"Menyatakan terdakwa Herman Felani secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korups ...Berita Selengkapnya |
|
|