| Pemilu |
|
|
| |
| Ingat Pemilu maka Ingat 5D (Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup) | Tuesday 15 Sep 2015 09:03:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan belajar dari SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah tersebut tiap tahunnya, dimana siswa kelas 6 mendapatkan karya wisata berkunjung ke lembaga negara salah satunya KPU.
Kali ini kunjungan mereka diterima oleh Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyar ...Berita Selengkapnya |
| Harus Mundur Saat Menjadi Caleg, PNS Gugat UU Pemilu Legislatif | Tuesday 27 Jan 2015 20:00:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU No. 18/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) - Perkara No. 14/PUU-XIII/2015 pada Selasa (27/1) siang. Pemohon perkara ini, Fatahillah yang diwakili kuasa hukumnya Fathul Hadie Ustman, merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) hu ...Berita Selengkapnya |
| Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 | Monday 20 Oct 2014 11:26:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah mengucapkan Sumpah Jabatan dan menandatangani Berita Acara Pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/10) pagi. ...Berita Selengkapnya |
| 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi | Thursday 16 Oct 2014 00:31:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menyambut datangnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Tim Nasional Syukuran dan Selamatan Rakyat Salam 3 Jari yang diketuai Abdee Negara salah satu personel group band papan atas yaitu SlanK yang bermotto, 'Persatuan Indonesia' akan memeriahkan pelantikan dengan acara konse ...Berita Selengkapnya |
| DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014 | Tuesday 30 Sep 2014 07:34:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna memutuskan untuk membatalkan pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Umum 2014. Pasalnya, dengan waktu yang tersisa, akan sangat mendesak bagi Pansus untuk melaksanakan waktu kerjanya. Awalnya, Pansus ini akan bertugas untuk menyelidiki berbagai permasalahan pada pelaksanaan Pemilu 2014.
“Kita putuskan, tidak ...Berita Selengkapnya |
| Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan! | Wednesday 17 Sep 2014 16:22:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal dihapusnya Kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK sejauh ini masih berupa isu. Meski demikian, wacana ini sudah demikian ramai, khususnya di jejering media sosial.
“Ummat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana ini. Alasannya; pertama, kalau memang cuma ‘isu’ supaya Jokowi-JK tahu, bahwa di luar soal ini r ...Berita Selengkapnya |
| NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20% | Tuesday 16 Sep 2014 14:37:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan presiden terpilih Jokowi untuk membagi hampir separuh kursi menteri untuk kader parpol dinilai sebagai pengingkaran terhadap janji kampanye. Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan pilihan Jokowi untuk bagi-bagi jabatan telah melukai hati pendukungnya.
“Kemari ...Berita Selengkapnya |
| Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat | Monday 08 Sep 2014 13:15:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Advokat Merah Putih yang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 kemarin membela Pasangan Calon Prabowo-Hatta mengajukan Pengujian UU Pilpres. Dalam permohonannya, Para Pemohon menganggap ketentuan tiga hari masa tenggat pengajuan permohonan PHPU presiden dan wakil presiden merugika ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta: Keputusan MK Meninggalkan Luka | Monday 25 Aug 2014 04:22:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Hukum Koalisi Merah Putih menyatakan keputusan Mahkamah Konstuitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan mereka, dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif karena tidak memperhatikan bukti dan saksi secara mendalam.
Tim Hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mengatakan setelah dicermati secara seksama, putusan MK ini tel ...Berita Selengkapnya |
| PAN Tepis Klaim PDIP Soal Gabung Koalisi Jokowi-JK | Saturday 23 Aug 2014 21:25:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim Partai Amanat Nasional (PAN) bersedia untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo secara tegas menepis kabar soal kesiapan partainya untuk masuk ke koalisi Jokowi-JK.
"Komunikasi secara organisasi tidak, komunikasi sec ...Berita Selengkapnya |
|
|