|
|||||
| KPU Siapkan 2 Alternatif PKPU Terkait Tahapan Pemilu 2019 | 2017-06-21 14:31:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengingat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Nasional tahun 2019 kian mendekati masa tahapannya, dan belum finalnya pembahasan revisi undang-undang (UU) Pemilu 2019, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, KPU sudah menyiapkan 2 (dua) draf peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, d ...Berita Selengkapnya |
||||
| Rapat Pansus Pemilu Lanjutkan Pembahasan Isu-isu Krusial | 2017-06-09 05:11:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dipimpin Ketuanya Lukman Edy didampingi Wakil Ketua Benny K.Harman dan Yandri Susanto di ruang Rapat Pansus B Kamis (8/6) membahas isu-isu krusial yang belum diselesaikan. |
||||
| Pansus Pemilu Serap Aspirasi Diaspora Indonesia | 2017-06-04 23:09:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menerima delegasi Jaringan Diaspora Indonesia (IDN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/6) lalu. |
||||
| Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu | 2017-05-24 08:20:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menetapkan sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pansus memutuskan keanggotaan KPU & Bawaslu pusat hingga kabupaten dan kota bersifat permanen. |
||||
| Sistem Proporsional Terbuka, Partisipasi Publik Lebih Besar | 2017-05-02 18:12:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI. Antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup terus dikaji mendalam, mana yang paling ideal untuk sistem pemilu di Tanah Air. |
||||
| Dewan Optimis RUU Pemilu Selesai April 2017 | 2017-01-28 22:26:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat optimis, pembahasan RUU tentang Pemilu yang kini masih dalam tahap penyerapan aspirasi masyarakat dan terdiri dari 2.885 daftar inventarisasi masalah (DIM) akan selesai pada April 2017 menatang. Sehingga tahapan pemilu pada Juni sudah bisa dimulai. |
||||
| Yandri Susanto: Media Diharapkan Beri Pesan Positif Pemilu | 2017-01-24 00:37:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaran Pemilu Yandri Susanto mengatakan arti penting media dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya diharapkan media mampu memberikan nilai positif bagi penyelenggaraan pemilu 2019. Hal itu diungkapkan saat media visit ke JPNN Group, Jakarta Selatan pada Senin (23/1). |
||||
| Zona Integritas Untuk Pemilu Bersih | 2016-09-14 11:23:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hajatan politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) bagi sebuah negara, merupakan momentum yang sangat penting. Dari hajatan rakyat ini, pemimpin di tingkat daerah maupun nasional dipilih langsung oleh rakyat yang diharapkan dapat membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Tentu saja, untuk menghadirkan pemimpin y ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perkuat Lembaga Pengawas Pemilu, Gorontalo Cetuskan FKP3G | 2016-03-30 22:33:29 | |||||
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Melihat dinamika (persoalan) yang kerap timbul dipelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), maka seluruh personel pengawas pemilu dari 3 daerah yang baru saja melaksanakan Pemilukada (Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato) langsung membentuk Forum Komunikasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Gorontalo ( ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tidak Bisa Kasasi Pidana Pemilu, Mantan Caleg Gugat UU Pileg | 2016-02-23 20:01:25 | |||||
 |
BANTEN, Berita HUKUM - Mantan calon anggota DPRD Provinsi Banten yang diusung Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menggugat ketentuan yang tidak membolehkan perkara tindak pidana pemilu dibawa ke tingkat kasasi. Ketentuan yang digugat oleh Nizar termaktub dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
