JAKARTA, Berita HUKUM - Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu dan pilkada semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan berbagai sistem informasi dalam tahapan pemilu yang dapat diakses oleh publik.

KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak Pemilu 2014, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Idaman.

Dalam putusan perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut melanggar adminis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh 13 partai politik yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu secara lengkap, yakni penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi. Akan tet ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (5/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Perkara tersebut dimohonkan para Pemohon dalam sidang untuk empat perkara, yakni perkara Nomor 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017.

Pemohon Nomor 59, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc kembali menegaskan rencana untuk mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, ia menyatakan akan menggugat UU Pemilu melalui partai yang dibes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih 1,5 tahun lagi. Namun berbagai kalangan memprediksi akan ada dua poros yang akan bertarung untuk memperebutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Dua poros itu adalah Prabowo-SBY dan Jokowi-Mega. Siapakah yang lebih kuat dan memenangkan pertarungan? Sejumlah kalangan memprediks ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengara ...Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

MALAM INI 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Perjua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Kordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemilu segera tuntaskan lima isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu yang belum menemukan kesepakatan, paling lambat tanggal 20 Juli 2017.

"Pansus harus menemukan kesepakatan lima isu itu, kalau tidak bisa d ...Berita Selengkapnya