JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil survei Cyrus Network memperlihatkan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) berada di urutan teratas daftar partai yang tidak akan dipilih di Pemilu 2019.

Menurut Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto, ada 9,3 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih PSI dari total 1.230 responden.

"Urutan kedua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota 2019 mengerucut pada dua isu utama, rencana mewajibkan penyertaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) serta tidak dicalonkannya mantan terpi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang perhelatan konstestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, serta pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga tingkat KPUD kini menjadi hal yang diteropong berbagai kalangan/ pihak.

Sebagaimana M. Hatta Taliw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah menerima gugatan partai Republik. Penyebabnya, partai politik (parpol) Republik tidak puas dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskannya dalam proses verifikasi administrasi.

Beberapa pengurus Partai Republik ramai-ramai mendatan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah resmi menetapkan 14 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Republik Indonesia tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan tahapan melalui rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut parpol.

Sebanyak 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh hadir dalam acara yang berlangsung di Gedung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan kepada jajarannya untuk menyiapkan diri menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 serta pemiihan umum (pemilu) 2019.

Dia menyebut, suksesnya Pilkada maupun Pemilu akan sangat menentukan pembangunan di Indonesia. "Salah satu pilar yang menent ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI hari Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat digelar melanjutkan pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi faktual.

Rapat yang di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

Rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (18/1).

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya melakukan revisi Peraturan KPU Nomor 7 dan 11 Tahun 2017 terkait jadwal Pemilu 2019, serta verifikas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto dari fraksi PAN menyoroti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait verifikasi partai politik (parpol). Yandri menyebutkan Keputusan MK tersebut mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat DPR menyoroti kemungkinan munculnya kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan peran penyelenggara dan pengawas pemilu namun butuh peran partai politik dan masyarakat.

"Menghadapi tahapan dan proses pemilu di tahun 2018 dan pelaksana pilkada ...Berita Selengkapnya