JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jajaran Polda Metro Jaya mulai menyiagakan personelnya di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, terkait menjelang rencana kenaikan harga tersebut per 1 April mendatang.

Bahkan, kini tel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan APBN-P 2012 yang segera dibahas dalam Maret ini harus menjadi momen bagi DPR dan pemerintah untuk menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak. Pasalnya, selama ini masalah etrsebut menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.

"Masalah mendasar yang terjadi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa pemanasan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai dilakukan hanya dengan ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja. Aksi ini mereka gelar di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/3). Unjuk rasa yang hanya dijaga puluhan polisi ini, benar-benar berlangsung tertib dan damai hing ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kebijakan pemerintahan SBY-Boediono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam kondisi seperti ini merupakan upaya memiskinkan rakyat dua kali. Pasalnya, kenaikan BBM selalu didahului dengan naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Bahkan, setelah kenaikan tersebut, harga-harga juga kembali naik.

“Bar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar mendukung pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini ditunjukannya, menyusul hasil pertemuan dalam forum Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi (Setgab) pada Minggu (4/2) malam kemarin.

"Partai Golkar menyerahkan (kenaikan harga BBM) kepada pemerintah. Tapi evaluasi harus d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah mengajukan dua opsi kebijakan. Diantaranya menaikkan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500/liter atau memberikan subsidi secara konstan atau tetap sebesar Rp 2.000/liter.

Hal itulah yang diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bersamaan pada 2012. Jika hal itu terjadi, maka akan memicu inflasi makin tinggi. Selain itu dibutuhkan edukasi terhadap masyarakat agar lebih siap menghadapi kenaikan BBM.

Hal itulah yang diutara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan bahwa pogram pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tetap akan dilaksanakan mulai 1 April mendatang. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian menyehatkan fiskal. Anggaran subsidi BBM hanya untuk angkutan umum dan sepeda motor, bukan untuk kendaraan pribadi.

"Untuk kesehatan fiskal. Program p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM berlaku mulai 1 April 2012, tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersaman dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi.

“Jika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk menyetop laju konsumsi BBM subsidi yang terus membengkak, DPR mengusulkan harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000 per liter. "Sebaiknya harga BBM subsidi dinaikan Rp 1.000 per liter. Tapi pemerintah masih menimbang berbagai aspek ekonomi,” kata anggota Komisi VII DPR Sohibul Iman dalam acara diskusi di Jakarta Senin ( ...Berita Selengkapnya