| Perpajakan |
|
|
| |
| Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Digugat | 2017-11-04 12:15:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Akses Informasi Keuangan) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (2/11). Perkara yang teregistrasi Nomor 85/PUU-XV/2017 dimohonk ...Berita Selengkapnya |
| Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan | 2017-10-18 11:47:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 belum sesuai harapan.
"Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan," kata Darmin, dalam jumpa pers di Gedung Bina ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan | 2017-08-17 08:17:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI telah menyejutui Peraturan Pemerintah (Perppu) No 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis (AEOI) pada akhir Juli 2017. Presiden pun mengapresiasi atas kinerja DPR tersebut. Sehingga Indonesia, memiliki kelengkapan legislasi seperti 100 nega ...Berita Selengkapnya |
| Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi | 2017-07-25 12:04:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017. Ini juga dibuktikan dengan rencana Menkeu merevisi asumsi penerimaan pajak dari 16 persen menjadi 13 persen.
Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (24/7). " ...Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money" | 2017-06-11 20:16:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 mengenai petunjuk teknis (juknis) akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dimana PMK tersebut pengejawantahan dari PERPPU No. 1 tahun 2017 akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ...Berita Selengkapnya |
| Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut | 2017-06-09 04:36:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepa ...Berita Selengkapnya |
| Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol | 2017-02-25 07:40:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan payung hukum (Perppu) terkait beberapa undang-undang yang menyangkut implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk keperluan perpajakan pada 2018.
Pasalnya, Indones ...Berita Selengkapnya |
| 5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya | 2017-01-26 00:19:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebut, lima konglomerat Indonesia yang masuk menjadi orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dan tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ternyata sudah berpindah warga negara.
Kondisi tersebut, menurutnya, bukti pemerintah juga terus dikelabuhi oleh para konglomerat terkait per ...Berita Selengkapnya |
| Direktur First Media Anthony Chandra Jadi Tersangka Kasus Restitusi Pajak Mobile8 | 2016-11-24 10:53:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur First Media Anthony Chandra Kartawiria yang juga sebagai mantan Direktur PT Mobile-8 Telecom sebagai tersangka dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom periode 2007-2009.
"Kan ada dua tersangka kasus itu, mereka mempraperadilankan penetapan tersangkanya," kata Jaksa ...Berita Selengkapnya |
| Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan | 2016-10-14 06:05:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) tidak memiliki dasar pedoman sehingga berdampak pada rapuhnya sistem pajak Indonesia. Demikian disampaikan Direktur LSM Pajak Indonesian Tax Care (Intac) Basuki Widodo, pada sidang kelima untuk empat perkara terkait pengujian U ...Berita Selengkapnya |
|
|