Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Perpajakan
 
Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Digugat | 2017-11-04 12:15:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Akses Informasi Keuangan) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (2/11). Perkara yang teregistrasi Nomor 85/PUU-XV/2017 dimohonk ...

Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan | 2017-10-18 11:47:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 belum sesuai harapan.

"Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan," kata Darmin, dalam jumpa pers di Gedung Bina
...

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan | 2017-08-17 08:17:10

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI telah menyejutui Peraturan Pemerintah (Perppu) No 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis (AEOI) pada akhir Juli 2017. Presiden pun mengapresiasi atas kinerja DPR tersebut. Sehingga Indonesia, memiliki kelengkapan legislasi seperti 100 nega ...

Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi | 2017-07-25 12:04:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017. Ini juga dibuktikan dengan rencana Menkeu merevisi asumsi penerimaan pajak dari 16 persen menjadi 13 persen.

Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (24/7). "
...

Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money" | 2017-06-11 20:16:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 mengenai petunjuk teknis (juknis) akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dimana PMK tersebut pengejawantahan dari PERPPU No. 1 tahun 2017 akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ...

Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut | 2017-06-09 04:36:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepa
...

Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol | 2017-02-25 07:40:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan payung hukum (Perppu) terkait beberapa undang-undang yang menyangkut implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk keperluan perpajakan pada 2018.

Pasalnya, Indones
...

5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya | 2017-01-26 00:19:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebut, lima konglomerat Indonesia yang masuk menjadi orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dan tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ternyata sudah berpindah warga negara.

Kondisi tersebut, menurutnya, bukti pemerintah juga terus dikelabuhi oleh para konglomerat terkait per
...

Direktur First Media Anthony Chandra Jadi Tersangka Kasus Restitusi Pajak Mobile8 | 2016-11-24 10:53:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur First Media Anthony Chandra Kartawiria yang juga sebagai mantan Direktur PT Mobile-8 Telecom sebagai tersangka dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom periode 2007-2009.

"Kan ada dua tersangka kasus itu, mereka mempraperadilankan penetapan tersangkanya," kata Jaksa
...

Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan | 2016-10-14 06:05:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) tidak memiliki dasar pedoman sehingga berdampak pada rapuhnya sistem pajak Indonesia. Demikian disampaikan Direktur LSM Pajak Indonesian Tax Care (Intac) Basuki Widodo, pada sidang kelima untuk empat perkara terkait pengujian U ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]