Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PLN
 
Politisi PPP Kecam Kenaikan Tarif Dasar Listrik | 2017-05-03 23:24:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik per 1 Mei kemarin. Kenaikan Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352 sebagaimana sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN.

Rinciannya, tarif listrik bagi golongan 900 VA naik dari Rp 585 per KWh menjadi Rp 774 per KWh di Januari. Kemu
...

PLN Tetap akan Lanjutkan 17 dari 34 Proyek Listrik Terbengkalai | 2016-11-24 08:15:54

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik pemerintah Indonesia menegaskan 17 dari 34 proyek yang terkendala telah dilanjutkan proses pembangunannya. Enam proyek di antaranya diambil alih PT PLN untuk bisa dilanjutkan.

Sementara, 11 proyek lain akan diterminasi dan diganti d
...

Legislator Minta PLN Transparan Soal Kenaikan Tarif Listrik Periode Oktober 2016 | 2016-10-14 06:10:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT PLN untuk transparan dalam melakukan kenaikan tarif listrik kepada masyarakat, khususnya terhadap 12 golongan pelanggan.

Hal itu disampaikan Rofi menyusul rencana kenaikan tarif listrik periode Oktober 2016 sebagai akibat mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) ata
...

Perusahaan Energi Asing Dituduh Suap Pejabat RI | 2016-09-29 10:28:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki perusahaan perbankan Standard Chartered atas tuduhan sebuah perusahaan energi yang berada di bawah naungannya melakukan praktik suap untuk mendapat proyek listrik di Indonesia.

Penyelidikan ini bermula dari audit internal yang dilakukan MaxPower Group, sebuah perusah
...

FSPPB Tolak Keras Rencana PLN Ambil Alih PT Pertamina Geothermal Energy | 2016-08-05 03:38:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana PT PLN (Persero) mengambil alih seluruh saham anak usaha dari PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), ditolak keras oleh Federasi Serikat Pekerja Bersatu (FSPPB). Menurut FSPBB, pengambilalihan PGE oleh PLN adalah hanya untuk mendukung mega proyek ambisius listrik 35 ribu mega watt.

Pre
...

PPTK Ambo Tuo Menghindar Saat akan Dikonfirmasi Dugaan Korupsi Proyek Listrik Mangkrak Long Apari | 2016-07-15 06:16:59

BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Menghindarnya Ambo Tuo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Kelistrikan di Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggunakan anggaran APBN 2015 senilai Rp 12 milyar yang dikerjakan PT. Soron Lewo dituding mangkrak hingga pertengahan tahun 2016, sehingga diduga terja ...

BPK dan Kejaksaan Diminta Periksa Mangkraknya Proyek PLN Rp 12 Milyar di Long Apari | 2016-06-17 04:27:49

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tudingan mangkraknya pekerjaan proyek pembangunan kelistrikan PLN di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggunakan anggaran APBN Tahun 2015 senilai Rp 12.1 Milyar yang pekerjaannya sejak ditandatangani kontrak 21 Mei 2015 dengan waktu 90 hari kerja yang dikerjakan kontrak ...

Beni Niron Bantah Ada Penyimpangan Proyek Listrik Rp.12 Milyar Long Apari | 2016-06-12 04:14:24

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pembangunan jaringan listrik PLN yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) dengan menggunakan anggaran APBN Tahun 2015 senilai Rp 12.1 Milyar pada Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) yang diduga mangkrak pekerjaannya hingga bulan Juni 201 ...

Dikonfirmasi Dugaan Korupsi Proyek Listrik 12 Milyar Long Apari, PLN Main Lempar | 2016-06-10 13:31:42

SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek Kelistrikan di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang seharusnya sesuai dengan kontrak kerja tanggal 21 Mei 2015, dengan waktu 90 hari kerja, namun hingga Juni 2016 satu tiangpun belum dipancang, sehingga diduga berbau korup ...

Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Long Apari Diduga Berbau Korupsi | 2016-06-08 15:35:51

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) yang salah satunya di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) oleh PT. PLN (Persero) wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimanyar Utara yang menggunakan anggaran APBN Tahun 2015 senilai Rp 12.100.000.000,- d ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]