JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen, akan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Harga BBM hari ini, Senin (17/6). Beberapa titik yang menjadi tujuan aksi mereka antara lain Istana Negara, Pertamina, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berikut lokasi aksi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta:

1. Pu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan terbaru Bank Dunia berjudul “Global Economy Prospects 2013” yang di dalamnya merevisi target pertumbuhan global 2013 lebih rendah dari perkiraan Januari atau sekitar 2.2 persen, bagi pakar ekonomi yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah Ph.D, merupakan warning (peringatan) yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Diskusi yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang diadakan Di Tegal Parang,Jakarta Selatan, Jum'at (14/6).

Walhi dengan berbagai undangan bersama diskusi bersama GSBI, IMN, BIMA, LPB, ATKI, JATAM, INDIES untuk mengenai kelestarian lingkungan hidup dan menyangkut erat juga dengan adanya kenaikan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah satu dari 3 partai oposisi di parlemen, Senayan, selain dari Gerindra dan Hanura yang menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.

Sikap penolakan kenaikan BBM oleh PDIP itu dapat terlihat dari surat perintah Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri bernomor : 386/IN/DPP/V ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, bahwa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Semua tahu DPR pada posisi tidak bisa menolak, karena itu kewenangan pemerintah. Namun ia menjelaskan, bahwa rencana pemerintah menaikan harga BBM itu merupakan jalan terakhi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah sudah memastikan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan ini diperlukan untuk mengurangi spekulan.

"Kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, malahan memperkecil disparitas harga,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, M ...Berita Selengkapnya

JATIM, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengharapkan pembahasan seputar BBM Bersubsidi dapat selesai akhir Juni ini. Ketidakpastian besaran kenaikan harga BBM Bersubsidi akan sangat tidak produktif namun demikian mengambil keputusan kenaikan BBM Bersubsidi perlu pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, karena ...Berita Selengkapnya

Aksi seorang warga memprotes kenaikan harga BBM Dalam waktu dekat ini, Presiden SBY berencana kembali menaikkan harga BBM. Supaya terkesan kenaikan harga BBM ini “tak terhindarkan”, berbagai alasan pun diajukan.

Sayangnya, media massa di Indonesia tidak kritis. Mereka lebih banyak bertindak sebagai “jubir” pemerintah ketimbang menyampaikan infor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pada Pasal 7 ayat (6) A, dipersoalkan sejumlah Politikus dan Praktisi Hukum. Melalui upaya pengajuan hak uji materi atau judicial review diharapkan konstitusi hukum, khususnya pada UU APBN P 2012 dapat kembali ditegakkan.

Dari wakil Fraksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan kewenangan Pemerintah menaikan dan menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 6 a UU tentang APBNP 2012, bukanlah hal yang luar biasa. “Karena banyak juga diberlakukan di negara lain dan juga pada Pemerintahan yang lalu. Jadi saya sambut bai ...Berita Selengkapnya