|
|||||
| Perkuat Visi Bersama dalam Pemberantasan Korupsi, KPK Galang Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait | 2021-12-06 20:24:02 | |||||
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Sinergi dan koordinasi pemberantasan korupsi tidak jarang mengalami kendala pada pelaksanaannya. Oleh karenanya, melalui diskusi ini, tujuan untuk membangun keterpaduan dan harmonisasi antar-aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi bisa terwujud dengan baik. |
||||
| Berantas Korupsi di Dunia Usaha Agar Tak Hambat Laju Investasi | 2021-10-28 00:41:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi bukan hanya mengenai kerugian keuangan negara yang timbul, karena korupsi juga ikut mengikis moral anak bangsa. Hal tersebut di sampaikan wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam Talkshow Iklim Dunia Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (25/10). Menurut Lili, perilaku negatif korupsi bisa melumpuhkan sendi-se ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sejalan Upaya KPU-KPK Cegah Tindak Pidana Korupsi | 2021-10-15 10:49:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk terus menerapkan tindakan preventif dalam upaya meminimalisir dan meniadakan potensi-potensi tindak pidana korupsi di lingkungan KPU. |
||||
| Kepala Daerah Harus Tingkatkan Integritas, Jangan Bebani Staf dengan Upeti | 2021-09-28 14:11:09 | |||||
 |
JAMBI, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayah Jambi untuk melakukan upaya pencegahan dan tidak korupsi pada proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahannya. Perbaikan sistem juga menjadi tugas kepala daerah khususnya di sejumlah area rawan korupsi. |
||||
| Laporkan Keluhan BPUM, Pelaku UMKM Tinggal Buka JAGA.ID | 2021-09-14 06:22:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hadir sejak 2016, aplikasi Jaga.id (Jaringan Pencegahan Korupsi) terus berinovasi melakukan perbaikan dan penambahan fitur serta kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga/pemerintah daerah termasuk berinovasi melalui JAGA Bansos yang diluncurkan pertengahan 2020 kala pandemi Covid-19 menyerang negeri. |
||||
| Korupsi karena Sistem, PR Besar yang Harus Diatasi | 2021-08-18 14:59:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan pentingnya perbaikan sistem agar pemberantasan korupsi dapat efektif terlaksana. Tak hanya melalui upaya penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat juga perlu seiring sejalan. |
||||
| KPK Ingatkan Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi | 2021-08-04 08:32:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peran perempuan sebagai orang tua dan pembimbing teramat penting, agar keluarga terhindar dari jerat korupsi. Karenanya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengungkap hasil survey KPK pada tahun 2012 hingga 2013 yang menyebut hanya empat persen orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anak ...Berita Selengkapnya |
||||
| Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis | 2021-07-25 13:45:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali rangkaian program Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Diskusi Media secara daring melalui kanal Youtube KPK, Kamis (22/7) kemarin. Strategi pencegahan dan penindakan korupsi melalui penertiban dan optimalisasi aset menjadi bahasan utama program ini. |
||||
| ADPAKI, Kiprah Pendidik Perguruan Tinggi untuk Berantas Korupsi | 2021-07-10 02:38:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendidikan sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi menjadi strategi baru yang diamanatkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi (Perkom) No.7 Tahun 2020. Hal ini kemudian memicu kalangan pendidik atau dosen untuk mendukung strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan dideklarasikannya Asosiasi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Barikade '98 Dukung KPK Bersihkan Anasir dan Bongkar Kasus BLBI, Century serta Hambalang | 2021-05-25 22:08:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai amanat 6 Agenda Reformasi, di mana dua di antaranya terkait hukum, yakni Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan Penegakan Supremasi Hukum, Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (Barikade '98) menilai masih jauh panggang dari api. |
||||
|
|||||
