Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Freeport
 
Dana Freeport ke Polri Terindikasi Suap | Tuesday 01 Nov 2011 18:01:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dana bantuan yang diberikan PT Freeport Indonesia kepada Polri, dapat diindikasikan sebagai suap. Pasalnya, dana tersebut masuk kategori ilegal dan diberikan tidak melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Dana itu ilegal dan dapat dikatakan sebagai bentuk suap, karena diberikan tidak ada dasar hukumnya. Dana iu juga
...

Dana Operasional Bikin Polri Jadi Centeng Freeport | Saturday 29 Oct 2011 21:54:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemberian dana operasional 14 juta dolar AS oleh PT Freeport Indonesia kepada Polri terus mengundang kecaman. Selain penggunaannya sulit dipertanggungjawabkan, hal itu juga dapat mempengaruhi keberpihakan kepolisian. Aparat keamanan sudah bisa dipastikan lebih membela kepentingan Freeport, ketimbang melindungi masyarakat ...

DPR Tuding Dana Freeport Adalah Suap | Friday 28 Oct 2011 18:14:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dana pemberian PT Freeport Indonsia (PTFI) kepada Polri dianggap sebagai uang suap. Sebab, aparat keamanan sudah mendapatkan dana operasional untuk menjaga kawasan pertambangan itu dari dana APBN.

“Penjagaan keamanan di Freeport itu sudah menjadi kewajiban kepolisian. Pemberian dana dari Freeport bisa (dikatakan) se
...

Mediasi Freeport dan Pekerja Masih Buntu | Wednesday 26 Oct 2011 23:17:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Proses mediasi antara manajemen PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) perusahaan tersebu, belum menemui titik temu alias buntu. Tapi pihak manajemen Freeport masih akan melihat perkembangan dari pembahasan dengan wakil 6.000 karyawan yang masih melakukan aksi mogok kerja itu.

"Hasil
...

Pemerintah Dalami Insiden Tewasnya Pekerja Freeport | Monday 10 Oct 2011 16:28:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah mendengar insiden penembakan yang terjadi di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Pihaknya pun telah memerintah pimpinan instansi terkait untuk mendalami insiden yang menewaskan seorang pekerja dan melukai belasan orang itu.

"Saya sudah terima laporan. (Insiden
...

Pekerja Mogok, Freeport Berpotensi Rugi Rp 114 Miliar/Hari | Friday 16 Sep 2011 17:23:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan pekerja perusahaan tambang PT Freeport Indonesia berpotensi merugikan perusahaan sebesar 19 juta dolar AS atau sekitar Rp 114 miliar per hari.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/9), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Darwin Saleh mengatakan, s
...

Ribuan Pekerja Freeport Mogok Kerja | Thursday 15 Sep 2011 16:45:03

TIMIKA (BeritaHUKUM.com) – Aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia PTFI) terhenti. Hal ini menyusul sedikitnya 8.000 pekerja mulai Kamis (15/9) melakukan aksi mogok kerja, setelah pertemuan antara Serikat Kerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan manajemen PT Freeport tidak membuahkan hasil.

Manajemen PT Freeport hanya bersedia menaikkan upah poko
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]