|
|||||
| DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport | 2018-01-26 11:48:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perundingan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan, diantaranya adalah divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. |
||||
| Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport | 2017-12-07 07:49:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter. "Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,"ujar M.Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter | 2017-11-29 07:56:14 | |||||
 |
GRESIK, Berita HUKUM - Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gesik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah terkait dengan progres pembanguan smelter oleh PT. Freeport Indonesia. |
||||
| Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport | 2017-10-11 07:16:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dengan PT. Freeport telah melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor. Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk empat hal penting, yaitu PT. Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak k ...Berita Selengkapnya |
||||
| Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober | 2017-10-03 08:13:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap dapat melakukan ekspor konsentrat meskipun status IUPK yang dipegang perusahaan asal Amerika Serikat itu akan berakhir pada 10 Oktober 2017. |
||||
| Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis | 2017-09-01 11:18:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebaiknya menunggu izin tambangnya habis pada 2019. Dengan begitu, pemerintah dapat bagian saham gratis, tanpa harus membeli dengan harga sangat mahal. |
||||
| Freeport Harus Tunduk Hasil Renegosiasi | 2017-08-30 01:51:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus dijadikan momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan final renegosiasi adalah kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional ...Berita Selengkapnya |
||||
| John Mr Gobai: Pemilik Gunung dan Tanah Adat Harus Diajak Duduk Bersama Masalah Freeport | 2017-03-26 08:04:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Adat Masyarakat Meepago dan para tokoh mayarakat Papua dalam hal ini di ketuai oleh John MR Gobai menanggapi serius masalah perselisihan antara Perusahaan Tambang di Papua Freeport dengan Pemerintah, Yang disampaikannya dihadapan awak media dalam acara jumpa Pers di Jakarta Pusat, Jumat (24/3). |
||||
| DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perppu untuk Freeport | 2017-03-15 15:49:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi awal ditengah polemik PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait PP Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar Freeport memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. |
||||
| Fadli Zon Terima Aspirasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport | 2017-03-10 07:27:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo, Peggi Patrisia Pattipi, dan Awang Ferdian Hidayat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF), untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh pekerja di ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
