Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Dana Bansos
 
Investigasi Korupsi Bansos, Pemred Majalah Tempo: Verifikasi Berlapis Sudah Dijalankan | 2020-12-25 16:47:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika, mengatakan laporan Majalah Tempo edisi 21 Desember 2020 tentang Korupsi Bantuan Sosial atau bansos, sudah menerapkan disiplin verifikasi yang ketat.

Ia menyayangkan adanya sentimen yang menyebut bahwa laporan tersebut tendensius menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga
...

Kritik C. Suhadi tentang Majalah Tempo Korupsi Bansos di Kubu Banteng | 2020-12-24 08:28:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Bidang Hukum Aliansi Relawan Jokowi, C. Suhadi mengatakan, berkaitan dengan pemberitaan majalah Tempo edisi tanggal, 21- 27 Desember 2020, Suhadi mengemukakan pendapatnya.

"Saya ingin menanggapi berita tersebut, lagi-lagi majalah berita mingguan Tempo menyerang partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan. Dalam edisinya
...

Gurihnya Dana Bansos | 2020-12-22 15:17:33

Oleh: H. Tony Rosyid

ANGGARAN BANSOS per paket seharga 300 ribu rupiah. Ini angka resminya. Untuk apa saja?

Beras 10 kg harga Rp. 129.390 (Rp. 12.939/kg). Minyak goreng 2 liter harga Rp. 27.800 (Rp.13.900/lt). Sarden 9 kaleng harga Rp. 71.550 (Rp. 7.950/kaleng) Mie instan 12 bungkus harga Rp. 34.260 (2.855/bks). Sambel kecap harga Rp. 7.000
...

KPK Usut Penunjukkan Sritex dalam Proyek Tas Bansos Covid-19, #TangkapAnakPakLurah Jadi Trending Topik | 2020-12-21 17:00:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bakal mendalami penunjukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex atau SRIL sebagai pelaksana proyek pembuatan tas kain untuk paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 terkait kasus tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara dari politisi PDIP.

Pelaksana Tugas Juru Bicara P
...

HOT! Duit Korupsi Bansos Diduga Mengalir ke PDIP Lewat Staf Puan, Pengadaan Tas Bansos Rekomendasi 'Gibran' | 2020-12-20 16:22:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah artikel dari Majalah Tempo berjudul 'Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara' membuat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bertanya-tanya.

Pertanyaan Andi Arief mengerucut pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai "Anak Pak Lurah".

"Benarkah Gibran 'Anak Pak Lurah'?
...

Jadi Tersangka KPK, Harta Mensos Juliari Ada 11 Tanah dan Bangunan Senilai Rp 48,1 Miliar | 2020-12-07 10:27:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dugaan penerimaan suap dalam proyek pengadaan barang atau jasa bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Berapa total kekayaan Menteri yang juga kader Partai Demokrasi Indone ...

Terkait Penangkapan Mensos oleh KPK, Berikut Tanggapan Abdul Mu'ti | 2020-12-07 08:46:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Abdul Mu'ti mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat tinggi negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. ...

KPK Akan Telusuri Dugaan Aliran Duit Suap Mensos Juliari ke Partai PDIP | 2020-12-07 06:19:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Mengingat, seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP seba ...

KPK Tetapkan Mensos Juliari dari PDI-P Tersangka Kasus Suap Bansos Covid-19 | 2020-12-06 12:10:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Selain Mensos Juliari P Barubara dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), 4 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangk ...

Kapolda Metro Bagikan 4.000 Paket Bansos Presiden untuk Purnawirawan Polri dan Mitra Inkoppol | 2020-08-12 17:44:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menyerahkan sebanyak 4.000 paket sembako bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial kepada Keluarga Besar Purnawirawan Polri yang berada di DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Bantuan sosial paket sembako tersebut juga disalurkan untuk anggota Indu
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]