JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai mengkritisi keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan, setelah sebelumnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan BPJS sebelumnya, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah ternyata menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, lantaran sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok. Untuk itu ia meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua (2) kali lipat. Hal tersebut menimbulkan banyak penolakan atas kenaikan biaya iuran tersebut.

Perihal, penolakan kenaikan iuran tersebut datang dari masyarakat yang dinilai semakin sangat membebani tanggungan biaya hidup masyarakat kh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan dengan tegas bahwa pada rapat terakhir Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menyepakati bahwa iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak mengalami kenaikan. Namun per Januari 2020 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan terutama kelas III. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan mulai naik pada masing-masing kelas per 1 Januari 2020.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI bersikeras meminta pemerintah menunda atau bahkan membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR RI sepakat mengusulkan revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran peserta J ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene berlangsung dari Senin (9/12), selesai hingga 03.20 dini hari keesokan harinya. Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya terkait komitmen Komisi IX DPR RI yang tidak menyetuju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sidang perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Manahan M.P. Sitompul ini digelar pada Se ...Berita Selengkapnya