JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI mendesak agar penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 segera memastikan kesiapan pesta demokrasi yang sudah memasuki hitungan bulan. Termasuk juga menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang hingga kini dalam tahap perbaikan.

"DPT harus segera d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia menggelar Seminar Nasional dengan tema "Peran Tokoh Lintas Agama di Tahun Politik".

Aserna Irjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono. M.SI yang juga menjabat sebagai Kasatgas Nusantara Polri membuka acara ini dengan memberikan sambutan, dan pemaparan yang singkat menge ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tangah memberikan perhatian serius masalah selisih data pemilih. Ada perbedaan data antara orang yang wajib ber-KTP dengan jumlah 25 juta, namun daftar pemilih tetap hasil perubahan berjumlah 27 juta, itu pada semester dua.

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Haka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) di Indonesia saat ini masih menghabiskan biaya yang tinggi. Karenanya, diperlukan strategi baru untuk dapat menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Menurutnya, kunci menghemat anggaran pelak ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, K ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen untuk turut menjaga kondusifitas jelang Pemilihan Umum 2019 terus bermunculan. Salah satunya datang dari Pondok Pesantren Al-Anshar. Ponpes yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menegaskan upaya mensukseskan Pemilu 2019 tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan yang berni ...Berita Selengkapnya

REMBANG, Berita HUKUM - Salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia adalah masih adanya "genderuwo ekonomi" yang menggerogoti kekayaan Indonesia.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Prabowo-Sandi (PADI), Sudirman Said mengungkapkan hal itu di sela-sela acara Deklarasi Relawan PADI se eks Karesidenan PATI di Wisma Haji Rembang, Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondusifitas Pemilihan Umum 2019 mendatang diharapkan tetap pada indikator yang baik, sebab hal itu sangat memberikan pengaruh pada seluruh aspek yang ada terkait stabilitas negara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI), Arya Wishnuardi, ketika deklarasi SPRI di Perpustakaan Na ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anak buah Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP Parta Gerindra Arief Poyuono menyesali terkait Capres Jokowi yang mengatakan politik Genderuwo. Arief Poyuono angkat bicara, "Waduh Kangmas Joko Widodo Baper bilang Politik Genderuwo, Politik yang katanya nakut-nakuti itu politik apa ya?" kata Arief kepada pewarta BeritaHUKUM.com, pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Alumni dan Santri Pondok Pesantren Al-Qur'aaniyyah menggelar deklarasi damai Pemilihan Presiden 2019. Ketua Pembina dari Ponpes yang berada di Kendal Jawa Tengah ini yakni KH Mandzur Labib mengatakan kegiatan yang diadakan beberapa waktu lalu itu didasarkan atas keprihatinan pihaknya terhadap isu maupun tindakan-tindakan da ...Berita Selengkapnya