Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus E-KTP
 
KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan e-KTP, Diduga Merugikan Rp2,3 Triliun | 2022-02-04 09:48:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara, Isnu Edhy Wijaya, setelah mengumumkannya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Agustus 2019.

Isnu ditahan selama 20 hari terhitung mulai Kamis (3/2) hingga 22 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Gu
...

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perjanjian FIR Bukti Kedaulatan NKRI Dirampas Negara Lain | 2022-02-03 07:04:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti perjanjian mengenai penataan flight information region (FIR) Indonesia dan Singapura yang telah diteken oleh Presiden RI Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau (selasa, 25/1). Menurut Syarief, perjanjian ini bukan saja merugikan I ...

Anies Menguat, Semua Merapat | 2022-01-31 20:40:03

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

ADA DUA macam pendukung. Pertama, pendukung emosional. Publik mengenal dengan istilah 'Die Hard'. Mereka adalah para pendukung fanatik. Pokoknya suka dia, maka pilih si dia. Gak peduli orang mau ngomong apa.

Para pendukung ini cinta mati kepada calon. Sulit dibelokkan, dan kecil kemungkinan pindah ke lain hati.

Mun
...

Anggota DPR Imbau Menhub Tunda Kenaikan Tarif KRL | 2022-01-27 00:46:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Roberth Rouw mengimbau Menhub menunda kenaikan tarif KRL Commuter Line tersebut mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabi ...

Harga Beras Naik, Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Bertindak Cepat | 2022-01-26 21:45:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras sepekan terakhir yang merata di berbagai daerah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Ia meminta agar pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harganya, jangan sampai berlarut-larut karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan dasar pangan rakyat.

"Saya mendorong,
...

Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah | 2022-01-25 06:49:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mendesak Polri untuk segera memberantas mafia tanah. Sebab, dirinya menilai Komisi III DPR RI rutin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya mafia tanah di seluruh provinsi yang dikunjungi. Karena itu, Adies meminta perlu ada beberapa terobosan atau ketegasan oleh kepolis ...

Jampidsus Periksa 2 Saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan | 2022-01-19 06:51:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021.

Kepala Pusat Penerangan
...

Jelang Hari Pers Nasional 2022 Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia | 2022-01-16 07:12:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang puncak penyelenggaraannya dilangsungkan pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa menghasilkan dorongan besar bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan digital (Digital Sovereignty). Sehingga negara dan rakyat bisa meme ...

HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik | 2022-01-13 18:46:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengingatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) agar tidak menjadikan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) ini sebagai kuda troya kepentingan politik.

Untuk itu, Pansus BLBI DPD RI ini harus benar-benar maksimal bekerja mengurai benang kusut kasus Megask
...

Anies Paling Berpeluang Jadi Presiden 2024-2029 | 2022-01-08 10:57:18

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

DIANTARA NAMA kandidat presiden yang muncul, Anies yang paling banyak dibicarakan publik. Makin lama, makin populer. Elektabilitasnya pun berpotensi untuk terus naik. Dilihat dari trend selama ini, Anies yang paling berpeluang untuk menjadi presiden RI 2024-2029. Bagaimana mengkalkulasinya?

Pertama, survei tentang An
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]