JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum ditetapkannya aktor kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), mengundang tanda tanya. Atas dasar itu, tim kuasa hukum tersangka Zainal Arifin Hoesein meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melakukan gelar (ekspos) perkara secara bersama.

Permintaan tersebut pun diajukan tim pembela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap polisi menggunakan logika hukum serta mempertimbangkan logika umum yang berkembang di masyarakat (common sense). Hal ini terutama dalam menangani kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK.

Penekanan ini, menurut dia, karena penegak hukum kerap menafikan logika umum ters ...Berita Selengkapnya

*Dianggap bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan kembali

JAKARTA-Meski pemeriksaan terhadap mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK)Zainal Arifin Hoesein sudah lengkap, tim penyidik Bareskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadapnya. Langkah ini diambil, karena yang bersangkutan dianggap kooperatif dalam beberapa kali pemeriksaan.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tersangka kasus dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein akan mengajukan saksi meringankan. Mereka berasal dari kalangan MK dan akademisi, satu di antara mereka adalah Ketua MK Mahfud MD.

"Untuk saksi meringankan untuk kita ajukan Prof. Mahfud MD, Prof. Dr. Maria Indrati, hakim MK, Haryono Mcl, hakim ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein segera melaporkan Bareskrim Polri kepada tiga lembaga, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta Komisi III DPR.

Hal ini terkait dengan pelakuan Bareskrim yang malah menjadikannya sebagai tersangka. Padahal, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein membantah telah menambahkan kata "penambahan suara" dalam draft surat yang akhirnya menjadi surat Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 yang diduga palsu.

Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus 2009 itu. Surat tersebut dibuat sesuai denga ...Berita Selengkapnya

*Polri masih berkelit soal pelaku utama atau dalang kasus dugaan permalsuan surat keputusan MK

JAKARTA-Zainal Arifin Hoesein, tersangka kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), Zainal Arifin Husein memenuhi panggilan penyidik Polri. Hingga saat ini, ia pun masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Ia datang dengan membawa enam pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tim penyidik Bareskrim Polri mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein pada Senin (22/8) ini. Pemeriksaan terhadapnya itu merupakan yang perdana, menyusul penetapannya sebagai tersangka baru pada Jumat (19/8) llau, terkait kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK.

"Penyidik Bareskrim besok (hari ini-red) ak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sedikit ada perkembangan. Hal ini ditandai dengan penetapan mantan panitera hakim MK Zaenal Arifin Hoesein sebagai tersangka. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diperiksa Senin (22/8) nanti.

“Zainal sudah sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Ia akan dipanggil unt ...Berita Selengkapnya

TANGERANG-Terdakwa Gayus Halomoan Tambunan dituntut selama tiga tahun penjara. Ia dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan paspor yang dipakaianya untuk bepergian ke luar negeri dengan atas nama Sony Laksono.

"Terdakwa Gayus Tambunan dituntut selama tiga tahun penjara, karena terbukti dalam mengunakan paspor ...Berita Selengkapnya