JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi Bela Islam jilid III dengan tagline: Aksi Super Damai 212 yang dikemas dalam bentuk zikir dan doa yang diakhiri dengan Shalat Jumat berjamaah dipusatkan di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada, Jumat (2/12) untuk menuntut agar Aparat Penegak Hukum segera menahan Tersangka kasus pidana penistaan agama Islam ya ...Berita Selengkapnya

Oleh: Ferdinand Hutahaean

SITUASI POLITIK Jakarta semakin hari semakin tidak terkendali dan cenderung semakin liar. Semakin tidak mengindahkan kaidah-kaidah berpolitik santun dan semakin mengabaikan norma-norma kepatutan atau menghalakan fitnah demi tujuan kekuasaan yang sesungguhnya tidak perlu dipertahankan dengan cara-cara yang tidak terhorma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro telah menyia-nyiakan momen emas untuk bisa menyatuhkan anak-anaknya yang sedang silang pendapat. Dengan tidak mai menemui perwakilan masyarakat yang melakukan unjuk rasa akbar pada Jumat (4/11) lalu, Jokowi dianggap telah men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai, Presiden Jokowi yang tidak berada ditempat saat satu jutaan masyarakat melakukan Aksi Damai Bela Islam Jilid II menegaskan bahwa, blusukannya selama ini hanya pencitraan belaka.

"Harusnya presiden menemui wakil demonstran, mereka sudah bersusah payah datang dari berbagai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan kekuasaan telah mengatur dan mengintervensi hukum, terkait dengan polemik masa kemimpinan pemerintahan Jokowi-JK yang sudah memasuki masa jabatan 2 tahun.

Terlebih lagi, menurut Riza, sejak tahun pertama Jokowi-JK sudah menjadi hal yang luar biasa terkait interve ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal memberantas praktik pungutan liar (pungli) hingga ke akar-akarnya. Dia menegaskan bakal menangani langsung praktik pungli oleh aparat negara, bahkan sampai yang nilainya hanya Rp 10 ribu juga. Sedangkan untuk urusan korupsi besar, Jokowi menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo bisa dikatakan telah melanggar konstitusi karena telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementrian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P 2016 yang memotong anggaran 83 kementerian/lembaga.

Adapun konstitusi yang dilanggar adalah UU Nom ...Berita Selengkapnya

MAGELANG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah 720 perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Para perwira yang dilantik terdiri atas 420 perwira TNI dan 300 perwira Polri.

Pelantikan ke-420 perwira Akademi TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50 TNI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM -Permintaan presiden Jokowi kepada penegak hukum agar tidak mempidanakan pejabat pemerintahan yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian Negara atau rakyat, dengan alasan hak diskresi dianggap jelas merupakan bentuk intervensi terhadap huku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Perumus UU KPK, Prof. Romli Atmasasmita, menyoroti Kasus Sumber Waras, yang menurut laporan BPK yang dia baca ternyata melibatkan Jokowi saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya baca Laporan BPK. Memang ada pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya hukum, (tapi) juga kepatutan, asas-asas pemerintahan yang baik. Semua pe ...Berita Selengkapnya