| Media Sosial Facebook |
|
|
| |
| Mark Zuckerberg akan Luncurkan Layanan Internet Tanpa Pulsa di Indonesia | Saturday 18 Apr 2015 08:45:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mengumumkan peluncuran internet.org di Indonesia, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet sampai ke desa-desa. Peluncuran ini diumumkan oleh Zuckerberg melalui laman Facebook resminya dan mengatakan "ini adalah sebuah langkah menghubungkan seluruh dunia."
"Tahun ...Berita Selengkapnya |
| Situs Islam yang Diblokir Kembali Dibuka dengan Pengawasan | Saturday 11 Apr 2015 14:02:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 12 situs Islam yang diblokir akhir bulan lalu dan menyebabkan timbulnya kritikan tajam di media sosial telah dibuka kembali, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ismail Cawidu, humas Kominfo mengatakan situs yang dibuka berjumlah 12 dari 19 situs yang diajukan dan dianggap radikal (oleh Badan Na ...Berita Selengkapnya |
| Dianggap Langgar Hukum, Facebook Digugat | Friday 10 Apr 2015 04:06:25 |
 |
WINA, Berita HUKUM - Facebook digugat oleh sekitar 25.000 penggunanya atas dugaan pelanggaran undang-undang privasi Eropa dalam pengadilan di Wina, Austria. Gugatan yang dipimpin oleh aktivis perlindungan data Austria Max Schrems mengkhawatirkan cara Facebook mengumpulkan dan mendistribusikan data.
Schrems, seorang sarjana hukum, ingin menghenti ...Berita Selengkapnya |
| Fordiswan: Pembungkaman Media Islam, Ancaman Bagi Media yang Kritik Pemerintah | Sunday 05 Apr 2015 04:43:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Diskusi Wartawan (Fordiswan) mengecam keras atas tindakan pemblokiran terhadap 22 media online Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Terlebih tindakan pemblokiran tersebut atas perintah Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang diketahui tanpa melalui diskusi dengan sejumlah ormas Isla ...Berita Selengkapnya |
| Ikatan Dai Indonesia Dukung Penutupan Situs Radikal | Sunday 05 Apr 2015 03:32:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penutupan situs-situs yang dinilai radikal oleh pemerintah mendapat dukungan dari berbagai organisasi maupun perorangan. Salah satunya yang mendukung adalah Ikatan Dai Indonesia (IKADI).
Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Prof Dr. KH Ahmad Satori Ismail, MA mengatakan, "Kami prinsipnya setuju pemblokiran terhadap s ...Berita Selengkapnya |
| Pendiri JITU: Sangat Jelas di Undang Undang, Tidak Ada Lagi Pembredelan | Friday 03 Apr 2015 18:22:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wartawan Aljazeera Kuala Lumpur Hardjito Warno terbang ke Jakarta untuk ikut memberikan solidaritas terhadap pemblokiran situs-situs Islam. Hardjito memompa semangat awak media Islam yang dibredel secara sepihak oleh kemkominfo.
UU No 40 tentang Pers tahun 1999 pasal 4 ayat 2 tertulis : Terhadap Pers nasional tidak dikena ...Berita Selengkapnya |
| Kominfo dan BNPT Dinilai Gegabah | Thursday 02 Apr 2015 19:26:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gegabah dalam melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs media Islam. Kebijakan pemblokiran tanpa sosialisasi sebelumnya patut dilawan dengan langkah-langkah hukum.
"Komin ...Berita Selengkapnya |
| Terkait Pemblokiran Situs Media-media Islam, Kominfo Jangan Gegabah! | Wednesday 01 Apr 2015 15:31:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai mantan Jendral Polri, saya kaget ada pembredelan media, apalagi jumlahnya sekaligus sampai 22 media. Lebih kaget lagi, ke-22 media yang dibredel itu adalah media Islam, yang konon alasannya radikal atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Saya minta Kominfo jangan gegabah!
Di era reformasi s ...Berita Selengkapnya |
| Pemberangusan 19 Situs Cara Totaliter Bungkam Perbedaan | Wednesday 01 Apr 2015 03:22:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) W. Suratman, mengatakan pemberangusan 19 situs media Islam oleh Kementerian Informasi dan Informatika (Kemeninfo) melanggar prinsip kebebasan pers.
"Pemblokiran media online adalah cara totaliter untuk membungkam perbedaan. Dengan dalih apa pun pe ...Berita Selengkapnya |
| Kalangan Pers Desak Polri Tidak Kriminalisasi Jurnalis | Friday 06 Mar 2015 02:15:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan pers mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak memproses segala bentuk pengaduan terkait perselisihan yang diakibatkan karya jurnalistik yang semestinya diselesaikan melalui Dewan Pers, sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Pers.
"Perselisihan yang diakibatkan pemberitaan seharusnya diseles ...Berita Selengkapnya |
|
|