JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang meminta pemerintah tidak arogan menanggapi kritik yang dilontarkan Amien Rais. Fahri menilai, posisi Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi sudah benar dan sesuai pada tempatnya.

"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adal ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Jelang Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) mendapat ancaman serius dari pendukungnya sendiri yang ramai-ramai meninggalkannya.

Salah satunya yang dilakukan para aktivis yang tergabung dalam Pro Demokrasi (Prodem) belum lama ini.

Akan tetapi, hal itu ditanggapi dingin poitisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.

Kendat ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. Fuad Bawazier, MA


PERTAMA BAHWA benar Indonesia telah masuk kedalam G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke 16 dengan nilai USD1Triliun (2017).

Dengan jumlah penduduk pada urutan No. 4 setelah China, India, dan USA, idealnya Indonesia pada urutan No.4 PDB. Sedangkan GDP berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), Indonesia berada pad ...Berita Selengkapnya

TUBAN, Berita HUKUM - Puluhan aktivis Forum Mahasiswa Tuban (FMT) yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tuban melakukan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo, Kamis (8/3).

Aksi tersebut dimulai dengan long mar ...Berita Selengkapnya

GRESIK, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kunjungannya ke pondok pesantren (ponpes) yang sering kali dilakukannya dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, adalah hal yang rutin. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut tidak ada urusannya sama sekali dengan politik.

"Inikan memang rutin kita lakukan, setiap ke daerah pasti k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak mengkritisi terkait pertemuan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada saat jam kerja, Kamis (1/3) lalu, serta Advokat Cinta Tanah Air ( ACTA) juga akan melaporkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ke Ombudsman. Pertemua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilu 2019 tinggal 14 bulan lagi, KPU sudah umumkan 14 partai yang lolos peserta Pemilu 2019, terdiri dari 10 partai lama dan 4 partai baru dengan 2 partai sedang melakukan gugatan. Kini figur-figur yang dicalonkan menjadi Capres ataupun Cawapres terus bermunculan selain Jokowi dan Prabowo. Setidaknya ada 5 tokoh yang sudah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Kantor Staf Presiden (KSP) dituding mengawal pembentukan organisasi relawan untuk membantu pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 dinilai bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

"Ini kenapa Kepala KSP Moeldoko justru memonitor dan mengawal pembentukan relawan Jokowi untuk Pilpres 2019. Jelas ini su ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) walau saat ini ada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun PAN menilai, kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tidak layak dipertahankan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai banyak hal yang melatari alasan Jokowi t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai dukungan sejumlah partai politik menunjukkan Jokowi merupakan petahana yang kuat.

Sejauh ini, selain PDIP, dukungan kepada Presiden Jokowi sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan ...Berita Selengkapnya