|
|||||
| Pemerintah Jamin Aturan Migas Prorakyat | Monday 20 Feb 2012 21:07:29 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pemerintah akan menjamin soal wewenang, Regulasi pengelolaan minyak dan gas bumi, dipastikan akan bersikap Prorakyat. |
||||
| KPK-BP Migas Sepakati Pencegahan Korupsi | Monday 14 Nov 2011 15:16:38 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati perjanjian dengan BP Migas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi di bidang tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan Kepala BP Migas Priyono yang berlangsung di gedung KPK Jakarta, Senin (14/11). |
||||
|
|||||
