|
|||||
| BP Migas Lantik Pejabat Baru | Sunday 22 Jul 2012 10:34:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah batal dilantik beberapa waktu lalu, akhirnya 4 orang pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilantik. |
||||
| Cegah Kerugian Negara Sektor Hulu Migas, KPK Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga | Wednesday 18 Jul 2012 10:17:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah kerugian negara dari sektor hulu migas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dan kementerian terkait pengelolaan hulu migas. Lembaga tersebut adalah Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM; Direktorat Jenderal Pajak, Direk ...Berita Selengkapnya |
||||
| BPH Migas Akan Menambah Kuota Premium Kalimantan | Thursday 24 May 2012 00:10:18 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mengenai persoalan kelangkahan Bahan Bakar Minyak ( BBM), di Kalimantan, kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Someng menungkapkan, hanya bisa menambah kuota sebanyak 5 persen. Dan itupun hanya kuota BBM jenis premium. |
||||
| MK Sidangkan Uji Materi 10 Pasal UU Migas | Tuesday 17 Apr 2012 19:44:42 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan Uji Materi Undang-undang (UU) No. 22 /2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (UU Migas) yang diajukan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama dengan beberapa Ormas Keagamaan. |
||||
| KPK Peduli soal pencegahan Korupsi Migas | Friday 13 Apr 2012 17:42:58 | |||||
 |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di lingkungan pejabat dan pegawai kantor BP Migas. Upaya tersebut diwujudkan dengan peresmian Pedoman Pengendali Gratifikasi (PPG) dan pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di kantor BP Migas, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Hadirkan Investor Migas, Indonesia Perlu Sistem Dinamis | Wednesday 11 Apr 2012 14:37:04 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sistem birokrasi yang buruk dan tidak sistematis penyebab minimnya kehadiran calon investor di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Prof. Widjajono Partowidagdo melalui surat elektroniknya yang dikutip BeritaHUKUM.com, Rabu, (11/4). |
||||
| Maksimalkan Penerimaan Negara, BP Migas Tekan Cost Recovery | Monday 02 Apr 2012 18:18:11 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melakukan efisiensi biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang akan ditagihkan ke Negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2012. Nilai selisih dari efisiensi cost recovery sebesar US$ 2,3 miliar. |
||||
| Ormas Mengajukan Judicial Review Undang-undang Migas | Friday 30 Mar 2012 06:12:19 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin bersama berbagai elemen masyarakat Madani dan LSM. Mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU no.22 /2011 tentang Minyak dan Gas Bumi. |
||||
| Sektor Migas Genjot Pendapatan Sembilan Triliun Rupiah | Thursday 15 Mar 2012 18:13:09 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga jual gas bumi dari ConocoPhillips ke Duyong, Malaysia akan naik hampir 100 persen. Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah Indonesia akan memperoleh tambahan US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun)periode 2012-2022. |
||||
| Ternyata RI Lebih Asyik Menguras Minyak | Monday 05 Mar 2012 02:29:28 | |||||
 |
Semarang (BeritaHUKUM,com). Laju pengurasan cadangan minyak Indonesia mencapai 8 kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libya. Tingginya laju pengurasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana dalam pertemuan Perhimp ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
