Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Import Daging
 
Ayu Azhari 6 Jam Diperiksa KPK | Wednesday 01 May 2013 19:36:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan artis panas di era 90 Ayu Azhari, setelah di periksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 6 Jam Rabu (1/5) Kuningan Jakarta.

Artis cantik Ayu Azhari diperiksa sebagai saksi kasus suap daging sapi Import dengan tersangka Ahmad Fatnah.

Selepas pemeriksaan Ayu mengakui kepada wartawan bahwa Ayu pernah bertem
...

LHI Dijanjikan Rp 40 Miliar Untuk Muluskan Kouta Impor Daging Sapi | Wednesday 24 Apr 2013 13:03:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dijanjikan uang Rp 40 miliar oleh perusahaan importir PT Indoguna Utama. Uang itu untuk memuluskan kuota impor daging sapi pada perusahaan tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Jaksa Penu
...

Sidang Perdana, Dua Tersangka Impor Daging Sapi Tak Ajukan Eksepsi | Wednesday 24 Apr 2013 12:11:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Juard Effendy dan Arya Abdi Effendi, tersangka dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/4). Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan, kedua tersangka sepakat tidak melakukan eksepsi atau nota keber ...

Proses Kementan Suswono dan Importir Lain Dalam Kasus Impor Daging | Saturday 20 Apr 2013 15:18:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mencari dalang penerima suap atas pemberi janji dalam kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). Desakan itu datang dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), agar KPK menelusuri keterlibatan pihak lain termasuk Mentan, Suswono.

Boyamin Saiman, Koordinator
...

Dirut Indoguna Elisabeth Ditetapkan Tersangka Kasus Impor Daging | Friday 19 Apr 2013 16:06:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Maria Elisabeth Liman (MEL), Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama resmi ditetapkan jadi Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging Sapi di Kementerian Pertanian. Elisabeth dituding sebagai pemberi suap terhadap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah untuk mengur ...

Diduga Ada Aliran Dana Dari Kasus Impor Daging Sapi Masuk ke PKS | Wednesday 17 Apr 2013 19:53:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui bahwa ada dua mobil partainya yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kasus kouta impor daging sapi. Namun, ia membantah jika Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus ini mengalirkan dana ke partai dari kasus kuota impor daging i ...

Tersangka BJB Dipanggil KPK untuk Saksi Tersangka Impor Daging Sapi | Tuesday 16 Apr 2013 14:25:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Bank Jawa Barat (BJB) nampaknya berkaitan dengan kasus Kuota Impor Daging Sapi. Hari ini, Selasa (16/4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah satu tersangka kasus BJB, Yudi Setiawan. Direktur PT Cipta Inti Permindo (CIP) yang diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka dugaan suap kuota impor daging sapi yakni ...

Dua Isteri Luthfi Hasan Kompak Bungkam | Friday 12 Apr 2013 21:28:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua isteri eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian. Isteri kedua Luthfi yakni Lusi Tiarani Agustine keluar lebih dulu, kemudian selang beberapa jam keluar istri pertama Luthfi yang bernama Sutiana Astika. Kedua diperiksa sebagai saksi suaminya dalam ...

Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK | Friday 12 Apr 2013 13:34:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang ak ...

Di Luar Negeri, KPK Batal Periksa Bendahara Umum PKS | Thursday 11 Apr 2013 19:18:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahfud Abdurrahman, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal diperiksa digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud dijadwalkan akan diperiksa untuk kasus suap kuota impor daging Sapi sebagai Saksi kasus TPPU Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). KPK mengaku sudah menemukan titik terang mengenai harta LHI yang masuk d ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]