| BUMN |
|
|
| |
| PT Len Industri Jajaki Merger PT Inti | Thursday 04 Apr 2013 18:33:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Len Industri berencana bergabung dengan PT Telekomunikasi Indonesia (INTI). Bentuk dari penggabungan ini masih dalam tahap kajian.
"Tidak tahu holding atau konsorsium, masih dalam kajian," kata CEO PT Len Industri (Persero) Abraham Mose di Jakarta, Kamis (4/4).
Menurut Abraham, PT Len menerima keputusan apapun terka ...Berita Selengkapnya |
| Dahlan Minta 13 BUMN Cabut Usulan PMN | Tuesday 26 Feb 2013 16:40:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta 13 Badan Usaha Milik Negara untuk mencabut usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pemerintah.
"Saya tegaskan, tidak ada lagi BUMN yang mendapat suntikan modal. Meskipun ada BUMN yang sudah ditetapkan mendapat PMN dalam APBN 2013, tetap saya minta dicabut," kata Dahlan usai Rapat Pimp ...Berita Selengkapnya |
| Kementerian BUMN Siapkan PTSB Go Public Tahun Ini | Friday 25 Jan 2013 21:09:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Privatisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu Djajanto mengatakan, Initial Public Offering (IPO), PT Semen Baturaja (PTSB) akan dilakukan kuartal kedua tahun ini.
"Menggunakan laporan keuangan per Juni 2012," kata Pandu di Kementerian BUMN, Jumat (25/1). PTSB sendiri ditahun 2 ...Berita Selengkapnya |
| LKBN Antara Akan Kawal Pengungkapan Korupsi BUMN | Wednesday 12 Dec 2012 16:06:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara akan mengawal pengungkapan kasus-kasus korupsi di BUMN, baik di pusat dan daerah, sebagai isu pokok yang harus diberantas, karena merupakan kejahatan yang luar biasa.
“LKBN Antara menjadikan ini isu pokok yang harus dikawal dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata ...Berita Selengkapnya |
| Pemeriksaan Selesai, BK Tetap Tidak Temukan Bukti Hukum | Wednesday 05 Dec 2012 08:52:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan saksi dan para terduga anggota dewan pemeras BUMN. Sampai pada pemeriksaan terakhir konfrontir Dirut PT PAL dan PT Garam dengan terduga Idris Laena, BK tetap belum memperoleh bukti hukum.
"Kami berharap ada bukti hukum yang begitu kita terima ...Berita Selengkapnya |
| Laporan Keliru, PAN Minta Dahlan Mundur dari Kabinet | Thursday 29 Nov 2012 11:04:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional menyambut baik permintaan maaf Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Rudy Setyopurnomo, kepada kader mereka yang duduk di Komisi XI DPR, Muhammad Hatta. Rudy menyatakan Hatta tak terlibat pemerasan terhadap Merpati.
Nama Hatta sebelumnya ikut tercantum dalam laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan ...Berita Selengkapnya |
| KPK Investigasi Laporan Seskab Dipo Alam | Tuesday 27 Nov 2012 19:46:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti semua laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam atas dugaan praktik korupsi di tiga kementerian.
"Kami akan menginvestigasi laporan (Dipo Alam) itu. Dari hasil investigasi itu nanti akan bisa disimpulkan apakah laporan itu ...Berita Selengkapnya |
| BK Panggil Tiga Mantan Dirut BUMN | Monday 26 Nov 2012 13:11:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin (26/11) pagi tadi, Badan Kehormatan (BK) DPR memanggil Tiga mantan direktur utama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemanggilan ketiga mantan direktur tersebut, terkait dengan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melaporkan adanya dugaan oknum DPR yang meminta jatah.
Pemanggilan itu ditujukan kepada Mant ...Berita Selengkapnya |
| FSP BUMN Bersatu Laporkan Dahlan ke KPK | Thursday 22 Nov 2012 13:04:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Federasi Serikat Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BUMN melaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahlan Iskan dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalang-halangi penyidikan.
Ketua ...Berita Selengkapnya |
| Jika BK DPR Meminta, Dipo Akan Sampaikan Kementerian yang Kongkalingkong | Thursday 15 Nov 2012 20:50:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam enggan menyebutkan nama-nama 3 (tiga) kementerian yang terindikasi melakukan praktek kongkalingkong anggaran, yang datanya telah disampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/11) malam.
“Kalau soal siapa, memang saya ini bukan penegak hukum karena kalau konteksnya ...Berita Selengkapnya |
|
|